Katingan Siapkan Langkah Antisipasi Karhutla 2026, Sekda Tekankan Kesiapsiagaan Lintas Sektor

Portal Katingan - Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, memimpin rapat koordinasi persiapan kesiapsiagaan menghadapi bahaya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di wilayah Kabupaten Katingan tahun 2026. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Bupati Katingan, Selasa (28/4/2026), dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait.

Rapat ini digelar sebagai langkah awal untuk menyamakan persepsi dan memperkuat kesiapan lintas sektor dalam menghadapi potensi musim kemarau yang diprediksi datang lebih awal, lebih panjang, dan lebih kering dibandingkan tahun sebelumnya.

Dalam laporannya, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan, Markus, menyampaikan bahwa berdasarkan prediksi BMKG, musim kemarau tahun 2026 telah mulai terdeteksi sejak awal Maret, meskipun kondisi di lapangan masih didominasi hujan hingga April. Ia menjelaskan bahwa kemarau tahun ini diperkirakan berlangsung lebih panjang, antara lima hingga enam bulan, dengan potensi pengaruh fenomena El Nino yang dapat menyebabkan penurunan curah hujan secara signifikan serta peningkatan suhu udara.

“Puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Juli hingga Agustus 2026, dengan durasi yang cukup panjang. Kondisi ini meningkatkan potensi kerawanan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di wilayah dengan lahan gambut yang luas,” ujarnya.

Ia juga memaparkan bahwa wilayah seperti Katingan Kuala, Mendawai, dan Kamipang memiliki tingkat kerawanan tinggi karena karakteristik lahan gambut yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Meski demikian, hingga April 2026, beberapa wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi tersebut masih relatif aman dari titik panas (hotspot), yang diduga karena masih tingginya curah hujan.

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan, Yobie Sandra, menambahkan bahwa pihaknya mengandalkan berbagai sumber data dalam memantau kondisi cuaca dan potensi karhutla, termasuk data dari BMKG, satelit NOAA, BRIN, serta satelit Aqua dan Terra.

Ia menjelaskan bahwa hasil olahan data menunjukkan adanya pergeseran awal musim kemarau yang diprediksi mulai terjadi pada dasarian ketiga Mei 2026 di wilayah selatan, seperti Katingan Kuala dan Mendawai, kemudian menyusul wilayah lain pada Juni.

“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang hingga Oktober, bahkan awal November. Ini berpotensi menimbulkan berbagai dampak, seperti karhutla, kekeringan, hingga gangguan pada sektor pertanian,” jelasnya.

Yobie juga mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengembangkan sistem informasi pemantauan bahaya karhutla yang diperbarui setiap hari, guna mendukung deteksi dini dan pengambilan kebijakan secara cepat dan tepat.

Menanggapi berbagai paparan tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, memberikan sejumlah penekanan strategis yang menjadi arah kebijakan dalam menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Ia menegaskan bahwa langkah awal yang paling penting adalah menyamakan persepsi dan pemahaman antar seluruh pemangku kepentingan, khususnya dalam membaca data dan menentukan indikator kesiapsiagaan.

Menurutnya, data yang disajikan selama ini masih perlu diperkaya dengan visualisasi yang lebih komprehensif, seperti peta sebaran hotspot, arah angin, hingga dinamika cuaca regional. Hal ini dinilai penting agar analisis tidak hanya berbasis angka, tetapi juga memberikan gambaran utuh terhadap kondisi lapangan.

“Kalau kita hanya melihat angka, kadang sulit membayangkan situasinya. Tapi kalau disajikan dalam bentuk peta, grafik, atau visual lainnya, kita bisa lebih cepat memahami pola dan potensi yang terjadi, termasuk pengaruh dari kawasan seperti Laut Pasifik maupun pergerakan angin dari Australia,” ujarnya.

Sekda juga menyoroti pentingnya membedakan antara hotspot dan fire spot dalam proses analisis data. Ia menjelaskan bahwa tidak semua hotspot menunjukkan kebakaran aktif, karena harus memenuhi tingkat kepercayaan tertentu untuk dikategorikan sebagai fire spot.

“Ini penting supaya kita tidak salah dalam mengambil keputusan. Jangan sampai data yang belum valid kita jadikan dasar untuk menetapkan status siaga atau bahkan darurat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Christian Rain mengingatkan agar seluruh data yang dimiliki oleh perangkat daerah, TNI/Polri, maupun instansi vertikal harus benar-benar sinkron. Ia menilai perbedaan data di lapangan dapat menimbulkan kebingungan, bahkan berpotensi menghambat penanganan ketika terjadi bencana.

“Jangan sampai laporan kita berbeda dengan yang ada di provinsi atau pusat. Ini bisa menjadi persoalan serius. Maka koordinasi dan validasi data harus terus dilakukan,” katanya.

Dalam arahannya, Sekda juga mengulas pengalaman penanganan karhutla pada tahun-tahun sebelumnya. Ia menilai bahwa indikator utama yang perlu diwaspadai bukan hanya jumlah hotspot, tetapi juga faktor kelembapan udara, curah hujan, dan kecepatan angin.

“Kalau kelembapan sudah rendah dan suhu tinggi, itu yang paling rawan. Bahkan percikan kecil saja bisa memicu kebakaran. Ini yang harus kita waspadai bersama,” jelasnya.

Selain itu, ia menekankan bahwa arah angin juga menjadi faktor penting dalam menentukan tingkat kerawanan suatu wilayah. Jika angin mulai bertiup dari wilayah selatan atau Australia, maka potensi kekeringan akan semakin tinggi.

“Selama angin masih dari utara, biasanya masih membawa hujan. Tapi kalau sudah berubah arah, itu tanda kita harus lebih waspada,” tambahnya.

Sekda juga menyinggung pentingnya kesiapan dalam penetapan status bencana, baik itu status siaga maupun tanggap darurat. Ia meminta BPBD untuk mengkaji secara matang mekanisme penetapan status tersebut, termasuk kemungkinan adanya status berbeda untuk jenis bencana yang berbeda.

“Apakah kita bisa menetapkan status tanggap darurat hanya untuk kebakaran pemukiman, atau harus menyeluruh? Ini perlu dikaji agar tidak menimbulkan kebingungan dalam pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Di sisi lain, ia juga mengingatkan bahwa tidak semua kejadian kebakaran dapat dikategorikan sebagai bencana, terutama jika disebabkan oleh kelalaian manusia. Oleh karena itu, pendekatan pencegahan harus lebih diutamakan melalui edukasi dan pengawasan.

Dalam konteks kesiapsiagaan, Christian Rain menegaskan bahwa keputusan untuk menetapkan status siaga darurat tidak boleh terburu-buru. Ia mengusulkan agar dilakukan pemantauan intensif dalam periode dasarian atau 10 hari ke depan, guna melihat perkembangan kondisi cuaca dan potensi risiko secara lebih akurat.

“Kita lihat dulu pola dalam 10 hari ke depan. Kalau memang tidak ada hujan dan indikator lain menguat, baru kita duduk kembali untuk mengambil keputusan,” jelasnya.

Ia juga mengingatkan agar seluruh perangkat daerah tidak hanya fokus pada seremoni kesiapsiagaan, tetapi benar-benar memastikan kesiapan di lapangan.

“Jangan sampai kita sudah apel kesiapsiagaan, tapi kondisi di lapangan belum benar-benar siap. Itu justru bisa menjadi bahan evaluasi bagi kita,” ungkapnya.

Di akhir arahannya, Sekda kembali menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk keterlibatan masyarakat peduli api, dunia usaha, serta dukungan dari pemerintah provinsi dan pusat. Ia optimistis, dengan koordinasi yang baik dan langkah antisipatif yang tepat, potensi karhutla di Kabupaten Katingan dapat diminimalkan.

“Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tugas kita bersama. Kalau kita kompak, kita bisa mengendalikan potensi ini sejak dini,” pungkasnya.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperkuat kesiapsiagaan Kabupaten Katingan menghadapi potensi karhutla, sekaligus meminimalkan dampak yang dapat ditimbulkan selama musim kemarau 2026.