Wabup Katingan Paparkan Capaian dan Inovasi Penurunan Stunting pada Penilaian Kinerja Tingkat Provinsi 2026

Portal Katingan - Wakil Bupati Katingan, Firdaus selaku Ketua Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TP3S) Kabupaten Katingan mengikuti Penilaian Kinerja Stunting Kabupaten/Kota se-Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2026 secara daring, yang dipusatkan di ruang rapat Kepala Bappedalitbang Kasongan, Senin (27/4/2026).

Dalam pemaparannya, Firdaus menyampaikan berbagai capaian dan upaya konkret Pemerintah Kabupaten Katingan dalam percepatan penurunan angka stunting. Ia menjelaskan bahwa intervensi yang dilakukan menyasar langsung kelompok rentan, yakni ibu hamil, bayi, dan balita.

“Pelayanan kepada ibu hamil telah menjangkau kurang lebih 2.375 orang, serta bayi dan balita sebanyak 2.337 orang. Ini menjadi fokus utama kami dalam memastikan generasi mendatang tumbuh sehat dan berkualitas,” ungkapnya.

Selain intervensi spesifik di bidang kesehatan, Pemkab Katingan juga melakukan intervensi sensitif melalui perbaikan kondisi lingkungan dan sosial masyarakat. Pada tahun 2025, pemerintah telah merealisasikan program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 47 unit dengan nilai sekitar Rp20 juta per unit, serta pembangunan 2 unit rumah baru senilai Rp100 juta. Di sisi lain, penyediaan akses air bersih juga diperkuat melalui pengadaan 465 unit tandon air.

Upaya tersebut menunjukkan hasil positif. Angka stunting di Kabupaten Katingan mengalami penurunan signifikan, dari 34 persen pada tahun 2023 menjadi 19,6 persen di tahun 2024. Pemerintah daerah pun optimistis tren penurunan akan terus berlanjut di tahun 2025.

Firdaus juga mengungkapkan berbagai program intervensi gizi, di antaranya pemberian makanan bergizi gratis kepada 618 balita, 159 ibu hamil, serta 168 ibu menyusui melalui empat Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah berjalan.

Dari sisi regulasi, Pemkab Katingan telah memperkuat landasan hukum melalui Peraturan Bupati Katingan Nomor 2 Tahun 2024 tentang percepatan penurunan stunting terintegrasi, serta pembentukan tim percepatan penurunan stunting melalui Surat Keputusan Bupati.

Lebih lanjut, ia menjelaskan penerapan Siklus Aksi Konvergensi tahun 2025 berbasis aplikasi Web Bangda sebagai instrumen perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring intervensi secara terintegrasi. Namun demikian, masih terdapat sejumlah kendala di lapangan, seperti keterbatasan jaringan internet di wilayah terpencil, kapasitas SDM operator yang perlu ditingkatkan, hingga keterlambatan pengumpulan data dari desa dan kelurahan.

Dari sisi pembiayaan, total realisasi anggaran penanganan stunting tahun 2025 mencapai sekitar Rp21 miliar, dengan kontribusi terbesar berasal dari desa sebesar Rp17 miliar yang tersebar di 154 desa. Selain itu, kecamatan dan kelurahan turut berkontribusi, serta dukungan dari pihak swasta melalui program CSR.

Salah satu mitra yang aktif adalah PT Pagatan Usaha Makmur yang turut mendukung intervensi pada 1.000 hari pertama kehidupan. Peran kader PKK di tingkat desa hingga kabupaten juga dinilai sangat strategis dalam mendukung pelaksanaan program.

Pemkab Katingan juga meluncurkan berbagai inovasi, seperti gerakan pemuda peduli stunting, program “Iwak Bersinar” di Kelurahan Kasongan Baru, serta Gerakan Pengembangan Pangan Keluarga (Gerbang Paraga) sebagai upaya peningkatan ketahanan pangan keluarga.

Tak hanya itu, intervensi lintas sektor juga dilakukan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pada periode 2025–2026, sebanyak 1.050 warga telah mendapatkan sambungan listrik gratis. Di sektor pertanian, bantuan 13 unit combine harvester mampu meningkatkan produktivitas sawah hingga tiga kali panen per tahun, dengan total produksi mencapai sekitar 40 ribu ton dari 12 ribu hektare lahan.

“Upaya ini memang tidak tercatat langsung sebagai intervensi stunting, namun sangat berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat yang pada akhirnya berkontribusi pada penurunan stunting,” jelasnya.

Firdaus juga menyoroti tantangan geografis Kabupaten Katingan, di mana sekitar 90 persen desa berada di bantaran sungai dengan panjang wilayah sungai mencapai 650 kilometer. Kondisi ini berdampak pada keterbatasan akses infrastruktur, terutama jalan dan sanitasi.

Sementara itu, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Tengah, Dr. Sunarto, selaku tim penilai kinerja stunting 2026 Provinsi Kalimantan Tengahmem berikan apresiasi atas berbagai inovasi yang telah dilakukan oleh Pemkab Katingan. Ia menilai program yang dijalankan sudah tepat sasaran, terutama dalam menjangkau keluarga berisiko stunting.

“Yang perlu dijaga adalah konsistensi pelaksanaan, khususnya intervensi sensitif seperti RTLH, akses sanitasi, dan air bersih, terutama di wilayah bantaran sungai,” ujarnya.

Ia juga mendorong penguatan program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) dengan melibatkan sektor swasta, masyarakat, serta pemanfaatan program CSR secara optimal.

Menutup paparannya, Firdaus menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan untuk terus menurunkan angka stunting dan kemiskinan. Saat ini, angka kemiskinan di Katingan tercatat sekitar 4,9 persen.

Selain itu, melalui program sekolah rakyat, pemerintah daerah telah memberikan akses pendidikan bagi sekitar 100 siswa dari keluarga miskin ekstrem, dan akan ditingkatkan menjadi 300 siswa pada tahun 2026, bahkan ditargetkan mencapai 1.000 siswa ke depan.

“Kami optimistis, dengan sinergi semua pihak, upaya penurunan stunting dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Katingan dapat terus berjalan secara berkelanjutan,” tutupnya.