Rakor Karya Bakti Skala Besar Bahas Peningkatan Infrastruktur Petak Malai

Portal Katingan - Upaya membuka keterisolasian dan mempercepat pemerataan pembangunan di wilayah pedalaman kembali menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Katingan. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, memimpin Rapat Koordinasi Karya Bakti Skala Besar yang digelar di Aula Makodim 1019/Katingan, Kamis (27/8/2026).

Rapat tersebut menjadi forum awal untuk menyatukan langkah antara Pemerintah Kabupaten Katingan, TNI, Polri, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, serta unsur terkait dalam merumuskan rencana Karya Bakti Skala Besar, khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Petak Malai yang hingga kini masih menghadapi berbagai keterbatasan akses dan pelayanan dasar.

Dalam paparannya, Komandan Kodim 1019/Katingan, Letkol Kav Prima Wahyudi, menyampaikan bahwa wilayah Kabupaten Katingan memiliki luas sekitar 20.380,5 kilometer persegi dengan karakteristik geografis yang cukup beragam, mulai dari kawasan perdesaan, sungai, lahan pertanian, perkebunan hingga wilayah dengan akses dan infrastruktur yang masih perlu terus ditingkatkan.

Kabupaten Katingan sendiri terdiri atas 13 kecamatan, 7 kelurahan dan 154 desa dengan jumlah penduduk sekitar 185.163 jiwa. Dari sejumlah wilayah tersebut, Kecamatan Petak Malai menjadi salah satu daerah yang memerlukan perhatian serius karena masyarakatnya telah mengalami keterisolasian selama kurang lebih dua dekade.

Kecamatan yang berpenduduk sekitar 5.549 jiwa tersebut hingga saat ini belum menikmati akses listrik secara memadai, pelayanan air bersih yang optimal, serta akses jalan yang layak dan aman menuju pusat daerah. Dalam kondisi tertentu, masyarakat harus menempuh perjalanan sekitar 60 kilometer melalui jalan logging dengan risiko kecelakaan yang cukup tinggi.

Karena itu, aspirasi masyarakat Petak Malai mengarah pada pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar dengan sejumlah sasaran pembangunan fisik, seperti peningkatan jalan dan jembatan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH), penyediaan air bersih, rehabilitasi rumah tidak layak huni, pembangunan maupun perbaikan fasilitas ibadah, serta kebutuhan dasar lainnya.

Sekda Katingan Christian Rain menegaskan bahwa pembangunan di wilayah terisolasi membutuhkan perencanaan yang matang, data yang kuat, serta sinergi lintas sektor agar usulan yang disampaikan benar-benar mampu meyakinkan pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Menurutnya, paparan mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat Petak Malai perlu terus disempurnakan, terutama apabila nantinya akan disampaikan kepada pimpinan di tingkat yang lebih tinggi, termasuk Mabes TNI dan kementerian maupun lembaga terkait.

“Kalau nanti kita melakukan paparan di tingkat yang lebih tinggi, tentu harus disusun lebih rapi dan lebih kuat, sehingga kita bisa meyakinkan para pemimpin kita untuk memberikan perhatian, terutama dari sisi dukungan dan penganggaran,” ujarnya.

Christian menilai, pembangunan akses jalan dan jembatan harus menjadi prioritas utama. Konektivitas merupakan pintu masuk bagi pelayanan dan pembangunan sektor lainnya, termasuk peluang masuknya jaringan kelistrikan serta peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

“Kalau menurut saya, prioritas pertama adalah jalan dan jembatan. Setelah itu, air bersih. Ketika akses terbuka, pembangunan yang lain akan lebih mudah mengikuti,” tegasnya.

Ia juga menyoroti pentingnya penyediaan air bersih yang hingga kini masih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat di wilayah tersebut. Kondisi geografis dan ketergantungan masyarakat terhadap sumber air sungai membuat persoalan air bersih perlu dirancang secara terintegrasi dengan kebutuhan energi.

Menurut Christian, pembangunan PLTMH juga perlu dikaji secara mendalam berdasarkan potensi sumber daya air dan kebutuhan masyarakat. Pemanfaatan energi mikrohidro dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjawab keterbatasan akses listrik, terutama apabila jaringan listrik belum sepenuhnya dapat menjangkau wilayah pedalaman.

Namun demikian, ia menekankan bahwa setiap rencana pembangunan harus didukung kajian teknis yang matang, termasuk ketersediaan sumber air sepanjang tahun, kapasitas pembangkit, kebutuhan energi masyarakat, serta keberlanjutan operasionalnya.

Rapat koordinasi tersebut juga membahas berbagai tantangan teknis di lapangan. Pembangunan jalan di kawasan pedalaman tidak hanya berkaitan dengan pembukaan badan jalan, tetapi juga membutuhkan perhatian terhadap sistem drainase, gorong-gorong, jembatan, kontur tanah, serta kondisi cuaca.

Christian menyampaikan bahwa pengendalian air menjadi salah satu faktor penting dalam pelaksanaan pembangunan jalan. Kelebihan air dapat merusak konstruksi dan menyulitkan pekerjaan, sementara kekurangan air juga dapat menghambat proses pemadatan material secara optimal.

Karena itu, waktu pelaksanaan Karya Bakti Skala Besar harus dipertimbangkan secara cermat. Berbeda dengan program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) yang memiliki periode pelaksanaan tertentu, kegiatan Karya Bakti dinilai lebih fleksibel sehingga waktu pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan kesiapan personel, logistik, peralatan dan kondisi lapangan.

Sekda juga mendorong agar pembagian peran antara seluruh pihak dapat segera dipersiapkan. Pemerintah daerah, TNI, pemerintah kecamatan, pemerintah desa, perusahaan serta unsur lainnya diharapkan dapat memberikan dukungan sesuai kemampuan dan kewenangannya.

“Yang terpenting, kita bagi tugas dan mempersiapkan semuanya dengan baik. Ketika sudah ada persetujuan dan petunjuk, kita harus siap bergerak,” katanya.

Dalam pembahasan tersebut, dukungan perusahaan yang beroperasi di sekitar wilayah sasaran juga menjadi perhatian. Menurut Christian, keterlibatan dunia usaha penting untuk memperkuat kolaborasi pembangunan, terutama karena keberadaan masyarakat dan perusahaan saling berkaitan dalam mendukung aktivitas ekonomi daerah.

Ia menilai pembangunan akses dasar bukan hanya persoalan infrastruktur semata, melainkan juga menyangkut keselamatan, mobilitas masyarakat, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga peluang peningkatan kesejahteraan warga.

“Yang paling penting adalah masyarakat menerima manfaat. Jalan yang terbuka akan mempermudah banyak hal, mulai dari mobilitas masyarakat, distribusi kebutuhan hingga pelayanan pemerintah,” ungkapnya.

Terkait pendanaan, Christian menyampaikan bahwa pemerintah daerah akan membahas berbagai kemungkinan sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku, termasuk sinkronisasi kebutuhan dengan proses perubahan anggaran. Namun, ia menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan tetap harus menunggu petunjuk dan persetujuan dari pihak berwenang.

Ke depan, rapat koordinasi akan dilanjutkan dengan pembahasan yang lebih teknis melalui keterlibatan perangkat daerah dan unsur terkait. Setiap instansi akan diminta memberikan masukan berdasarkan bidang tugasnya, mulai dari kebutuhan jalan, jembatan, air bersih, energi, logistik, peralatan hingga dukungan masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Katingan, rencana Karya Bakti Skala Besar ini diharapkan tidak berhenti sebagai wacana. Kolaborasi antara TNI, pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan diharapkan dapat menjadi langkah nyata untuk menjawab harapan masyarakat Kecamatan Petak Malai yang selama bertahun-tahun menantikan terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan dasar.

Dengan fokus pada pembangunan jalan beserta jembatan dan gorong-gorong sebagai prioritas awal, Karya Bakti Skala Besar diharapkan menjadi pintu pembuka bagi pembangunan berkelanjutan di Petak Malai. Sebab bagi masyarakat di wilayah yang selama ini sulit dijangkau, terbukanya akses bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan jalan menuju layanan yang lebih dekat, mobilitas yang lebih aman, serta kesempatan hidup yang lebih baik.

“Yang penting nanti masyarakat menerima manfaat,” menjadi penegasan yang mengemuka dalam rapat tersebut—bahwa setiap rencana pembangunan harus pada akhirnya bermuara pada kebutuhan dan kesejahteraan masyarakat.