Infrastruktur dan Potensi Daerah Jadi Fokus Kolaborasi Pemkab Katingan dan Dunia Usaha

Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan mulai mendorong pola kolaborasi yang lebih kuat dengan dunia usaha untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan optimalisasi potensi daerah di tengah keterbatasan anggaran pemerintah.

Isu tersebut menjadi salah satu fokus pembahasan dalam kegiatan supervisi pengawasan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan yang digelar di Mall Pelayanan Publik DPMPTSP Kabupaten Katingan, Rabu (20/5/2026).

Kegiatan itu turut dihadiri unsur dunia usaha yang bergerak di sektor perkebunan, pertambangan, dan sektor strategis lainnya. Kehadiran pelaku usaha dinilai penting karena banyak infrastruktur daerah, terutama jalan dan fasilitas umum, digunakan secara bersama antara masyarakat dan perusahaan.

Ketua Tim BPKP Kalimantan Tengah, Ilham Nurhidayat, menyebut sejumlah daerah telah menerapkan praktik kolaboratif antara pemerintah dan perusahaan dalam mendukung penanganan infrastruktur bersama, tentunya dengan tetap memperhatikan aturan yang berlaku.

Menurutnya, Kabupaten Katingan memiliki potensi sumber daya yang besar, namun membutuhkan komunikasi dan koordinasi yang lebih kuat agar manfaat ekonomi dapat berdampak lebih luas bagi masyarakat.

Bupati Katingan, Saiful, juga mengajak dunia usaha untuk tidak hanya berfokus pada aktivitas operasional, tetapi turut berkontribusi terhadap pembangunan daerah dan lingkungan sekitar.

“Kami berharap adanya semangat gotong royong dan kolaborasi dari seluruh pihak untuk bersama-sama menjaga dan mendukung pembangunan di Kabupaten Katingan,” ujarnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menyoroti masih tingginya kebutuhan pembangunan infrastruktur di daerah serta pentingnya optimalisasi pendapatan daerah agar pembangunan dapat berjalan berkelanjutan.

Forum ini memperlihatkan bahwa pembangunan daerah tidak lagi dapat sepenuhnya bergantung pada APBD. Di tengah keterbatasan fiskal, sinergi antara pemerintah dan dunia usaha menjadi salah satu alternatif untuk menjaga pembangunan tetap berjalan, khususnya pada sektor yang bersentuhan langsung dengan aktivitas masyarakat.