DIGITALISASI KEARSIPAN: BADAN KESBANGPOL KABUPATEN KATINGAN IKUTI ASISTENSI APLIKASI SRIKANDI

Portal Katingan - Aparatur Sipil Negara (ASN)  Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan mengikuti kegiatan asistensi implementasi aplikasi SRIKANDI, Selasa (19/5/2026), sebagai bagian dari upaya mempercepat transformasi digital tata kelola pemerintahan.

Kegiatan yang berlangsung di Aula Badan Kesbangpol tersebut menghadirkan Kepala Bagian Perpustakaan dan Arsip Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan, Yosefa Jambang, bersama tim sebagai narasumber utama.

Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan, Roby, menyatakan bahwa penerapan aplikasi SRIKANDI tidak sekadar mengubah sistem administrasi dari manual ke digital, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung percepatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Implementasi SRIKANDI bukan hanya soal mengurangi penggunaan kertas, tetapi bagaimana menciptakan sistem kerja yang lebih cepat, efektif, dan terintegrasi dalam pelayanan pemerintahan,” ujarnya.

Suasana asistensi berlangsung interaktif. Para ASN tidak hanya menerima materi teknis, tetapi juga aktif mendiskusikan berbagai kendala yang dihadapi dalam penerapan aplikasi di lapangan. Mulai dari pengelolaan arsip digital, alur disposisi surat, hingga kendala adaptasi penggunaan sistem elektronik menjadi bagian dari pembahasan.

Masukan dari peserta dinilai penting sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pemanfaatan aplikasi ke depan. Pendekatan dua arah ini menunjukkan bahwa transformasi digital di lingkungan birokrasi tidak cukup hanya dengan penyediaan sistem, tetapi juga membutuhkan kesiapan sumber daya manusia dan mekanisme pendampingan yang berkelanjutan.

Penerapan SRIKANDI sendiri menjadi bagian dari agenda nasional digitalisasi administrasi pemerintahan, dengan tujuan menciptakan tata kelola arsip yang lebih tertib, aman, dan mudah diakses.

Melalui kegiatan ini, Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan menegaskan komitmennya untuk terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi informasi guna meningkatkan efektivitas kerja birokrasi sekaligus kualitas pelayanan kepada masyarakat.