Katingan Perkuat Kolaborasi Pusat-Daerah, Internet Didorong Jadi Penggerak Pembangunan
Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan mulai menggeser cara pandang terhadap pembangunan digital: dari sekadar menghadirkan jaringan, menjadi memastikan manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat. Hal ini mengemuka saat Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, mengikuti nonton bareng (nobar) pemutaran Podcast “Martabak (Mari Cerita Tentang Bakti)” edisi Katingan bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital, Kamis (30/4/2026), di Media Center Diskominfostandi.
Didampingi Kepala Bidang Teknologi Informatika, Silvia, serta Kepala Bidang Pengelola Informasi Publik, Hendra, kegiatan ini tidak sekadar seremoni pemutaran podcast. Momentum tersebut dimanfaatkan sebagai ruang refleksi sekaligus evaluasi atas pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi yang telah dibangun pemerintah pusat di wilayah Katingan.
BAKTI sendiri memiliki mandat menghadirkan akses telekomunikasi di wilayah 3T (terdepan, terluar, tertinggal) melalui berbagai program strategis seperti pembangunan BTS 4G, akses internet desa, hingga dukungan satelit SATRIA-1. Namun, tantangan sesungguhnya bukan hanya membangun, melainkan memastikan jaringan tersebut berfungsi optimal dan berdampak pada kehidupan masyarakat.
Hotden Manto Manalu menegaskan, sejak menjabat sekitar lima bulan terakhir, pihaknya berupaya memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk BAKTI, agar pembangunan infrastruktur digital di Katingan tidak berhenti pada aspek fisik semata.
“Kami ingin memastikan bahwa apa yang sudah dibangun benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat. Kolaborasi dengan pemerintah pusat menjadi kunci, karena tantangan wilayah kami cukup kompleks,” ujarnya.
Ia menjelaskan, Kabupaten Katingan memiliki luas wilayah sekitar 20.400 kilometer persegi dengan kepadatan penduduk yang relatif rendah. Kondisi geografis yang didominasi hutan dan keterbatasan akses transportasi membuat sebagian wilayah, khususnya di daerah hulu, sulit dijangkau layanan telekomunikasi komersial.
“Secara bisnis, tentu tidak menarik bagi provider. Tapi bagi kami, masyarakat di wilayah hulu tetap berhak menikmati akses informasi dan perkembangan teknologi,” katanya.
Dalam podcast tersebut, Diskominfostandi Katingan juga memaparkan kondisi konektivitas internet sebelum dan sesudah pembangunan BTS oleh BAKTI. Hasilnya menunjukkan adanya peningkatan akses, meskipun masih ditemukan sejumlah kendala teknis di lapangan.
Menariknya, kolaborasi yang terbangun tidak berhenti pada diskusi. Menindaklanjuti koordinasi pada 14 April 2026, BAKTI melalui mitranya, PT Alitapraya Mitra, langsung melakukan peninjauan dan perbaikan di sejumlah titik, termasuk di Desa Telok Tampang, Kecamatan Katingan Hulu.
“Responsnya sangat cepat. Tim teknisi bahkan masih berada di lapangan hingga saat ini untuk memastikan layanan kembali normal,” ungkap Hotden.
Perbaikan tersebut mulai menunjukkan hasil, di mana sejumlah BTS yang sebelumnya mengalami gangguan kini telah kembali berfungsi. Hal ini berdampak langsung pada masyarakat yang kembali dapat mengakses layanan komunikasi dan internet.
Namun, menurutnya, keberlanjutan layanan tidak bisa hanya bergantung pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah juga mengambil langkah konkret dengan menyiapkan Surat Edaran Bupati yang akan ditujukan kepada camat, kepala desa, dan lurah di seluruh Katingan.
Langkah ini bertujuan mendorong peran aktif masyarakat dalam menjaga dan merawat infrastruktur telekomunikasi, termasuk BTS dan perangkat pendukung lainnya.
“Kami ingin ada rasa memiliki dari masyarakat. Infrastruktur ini bukan hanya milik pemerintah, tapi untuk kepentingan bersama,” tegasnya.
Selain itu, Diskominfostandi juga tengah mengkaji kebutuhan peningkatan kapasitas bandwidth, terutama untuk mendukung layanan pemerintahan, pendidikan, dan pelayanan publik.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah pelaksanaan Tes Kompetensi Akademik (TKA) berbasis komputer, di mana masih ada siswa di wilayah pedalaman yang harus berpindah lokasi demi mendapatkan jaringan internet.
“Ada anak-anak kita yang harus dibawa menggunakan kendaraan ke daerah yang ada sinyal hanya untuk mengikuti ujian. Ini tentu menjadi catatan penting bagi kami,” ujarnya.
Ke depan, Pemkab Katingan menargetkan agar seluruh kegiatan berbasis digital, termasuk pendidikan, dapat dilakukan langsung di wilayah masing-masing tanpa kendala jaringan.
Hotden juga menekankan pentingnya sistem pelaporan gangguan yang lebih cepat dan terintegrasi, agar penanganan dapat dilakukan secara efektif dan tepat waktu.
Ia optimistis, dengan sinergi antara pemerintah pusat, daerah, penyedia layanan, dan masyarakat, kualitas layanan telekomunikasi di Katingan akan terus meningkat.
“Ini bukan hanya soal jaringan, tapi tentang membuka akses, mempercepat pelayanan, dan menghadirkan keadilan digital bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya
