WAKIL BUPATI KATINGAN IKUTI RAKOR PENGENDALIAN INFLASI DAERAH 2026 SECARA VIRTUAL

Portal Katingan – Menindaklanjuti Radiogram Kementerian Dalam Negeri, Wakil Bupati Katingan, Firdaus, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi di Daerah Tahun 2026 secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di Aula Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Senin (14/9/2026).

Rakor tersebut dirangkaikan dengan pembahasan verifikasi dan validasi terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih serta penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Keikutsertaan Pemerintah Kabupaten Katingan dalam rakor tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan sinergi pemerintah dalam menjaga stabilitas perekonomian daerah, khususnya dalam pengendalian inflasi yang berdampak langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat.

Dalam konteks daerah, pengendalian inflasi tidak hanya berkaitan dengan menjaga kestabilan harga, tetapi juga memastikan ketersediaan dan kelancaran distribusi kebutuhan pokok masyarakat. Karena itu, pemantauan kondisi harga dan pasokan menjadi bagian penting dalam menentukan langkah antisipasi apabila terjadi gejolak harga.

Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menekankan pentingnya tindak lanjut di tingkat daerah agar kebijakan pengendalian inflasi benar-benar memberikan dampak bagi masyarakat.

“Pengendalian inflasi harus menjadi perhatian bersama, terutama bagaimana memastikan kebutuhan masyarakat tersedia dengan harga yang terjangkau. Karena itu, koordinasi dan pemantauan kondisi di lapangan perlu terus dilakukan agar setiap potensi kenaikan harga dapat segera diantisipasi,” ujar Firdaus.

Sementara itu, pembahasan mengenai verifikasi dan validasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi bagian penting dalam memastikan kesiapan kelembagaan koperasi sebagai salah satu instrumen penguatan ekonomi masyarakat di tingkat desa dan kelurahan.

Verifikasi dan validasi tersebut diharapkan dapat memastikan data, kelembagaan, serta kesiapan koperasi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan, sehingga keberadaannya tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui penguatan kegiatan ekonomi dan pemberdayaan potensi lokal.

Rakor juga dirangkaikan dengan penandatanganan Surat Keputusan Bersama Ruang Bersama Indonesia untuk Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Agenda ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperkuat pemberdayaan perempuan sekaligus memastikan perlindungan terhadap anak.

Bagi masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak memiliki keterkaitan erat dengan pembangunan daerah. Perempuan yang memiliki ruang untuk berdaya dan berpartisipasi akan turut memperkuat ketahanan keluarga dan masyarakat, sementara lingkungan yang aman dan ramah anak menjadi fondasi bagi tumbuh kembang generasi penerus.

Firdaus menyampaikan bahwa berbagai agenda tersebut perlu ditindaklanjuti secara konkret sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Pembangunan harus memberikan ruang bagi seluruh masyarakat untuk berperan dan mendapatkan perlindungan, termasuk perempuan dan anak. Kita berharap komitmen yang dibangun melalui kegiatan ini dapat diwujudkan dalam program dan tindakan nyata di daerah,” ungkapnya.

Melalui rakor tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat dan seluruh pemangku kepentingan dalam menjaga stabilitas ekonomi, memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui koperasi, serta menciptakan lingkungan yang mendukung perempuan dan memberikan perlindungan bagi anak.