Wabup Firdaus Ikuti Evaluasi Karhutla Kalteng, Pemda Diminta Perkuat Perlindungan Masyarakat dari Dampak Asap
Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan memperkuat komitmen dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang berpotensi meningkat selama puncak musim kemarau. Wakil Bupati Katingan Firdaus mengikuti Rapat Evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan Tingkat Provinsi Kalimantan Tengah, Kamis (3/9/2026).
Rapat yang berlangsung di Aula Jayang Tingang Lantai II Kantor Gubernur Kalimantan Tengah tersebut dipimpin langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran.
Wakil Bupati Katingan hadir bersama Ketua DPRD Kabupaten Katingan Marwan Susanto, didampingi Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan Mozard D. Staing, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Katingan Yobie Sandra, serta Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Katingan Markus.
Pertemuan tersebut menjadi forum evaluasi bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, pemerintah kabupaten dan kota, unsur TNI-Polri, lembaga kebencanaan, instansi vertikal, serta berbagai elemen masyarakat dalam menghadapi perkembangan situasi Karhutla di Kalimantan Tengah.
Dalam laporannya, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden, menyampaikan bahwa rapat evaluasi digelar untuk melihat kembali efektivitas langkah pencegahan dan penanganan Karhutla yang telah dilaksanakan, sekaligus memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim kemarau.
Ia menjelaskan, Provinsi Kalimantan Tengah telah menetapkan status siaga darurat Karhutla yang berlaku hingga akhir September 2026. Sejumlah kabupaten, termasuk Kabupaten Katingan, juga telah menetapkan status siaga darurat sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi meningkatnya potensi kebakaran hutan dan lahan.
Gubernur Kalimantan Tengah H. Agustiar Sabran dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang selama ini bekerja dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Karhutla.
Apresiasi tersebut diberikan kepada unsur TNI dan Polri yang melakukan pengamanan serta mendukung operasi penanggulangan Karhutla di lapangan, pemerintah kabupaten dan kota dalam mengoordinasikan dan memobilisasi sumber daya daerah, BNPB dan Basarnas dalam mendukung penanganan kebencanaan, serta relawan dan elemen masyarakat yang berada di garis depan pencegahan maupun pemadaman.
“Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja siang dan malam dalam menghadapi Karhutla. Ini adalah kerja bersama yang membutuhkan komitmen dan ketahanan dari semua pihak,” tegas Gubernur.
Menurut Gubernur, tantangan penanganan Karhutla masih cukup besar. Puncak musim kemarau diperkirakan berlangsung pada Agustus hingga September 2026 dan berpotensi bertahan hingga akhir Oktober atau awal November.
Dalam sepekan terakhir, Karhutla di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah juga telah menimbulkan kabut asap yang mulai mengganggu aktivitas masyarakat.
Kondisi tersebut menjadi perhatian serius karena dampak Karhutla tidak hanya berkaitan dengan kerusakan lingkungan, tetapi juga menyentuh langsung kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, ketersediaan air bersih, aktivitas pendidikan, transportasi hingga perekonomian masyarakat.
Gubernur menegaskan bahwa penanganan Karhutla tidak dapat dilakukan dengan pola kerja jangka pendek. Seluruh pemerintah daerah diminta mempersiapkan sumber daya secara berkelanjutan selama periode siaga yang diperkirakan berlangsung hingga November 2026.
“Penanganan Karhutla ini harus dipandang seperti maraton, bukan lari jarak pendek. Jangan hanya kuat di awal. Personel, sarana dan prasarana, logistik, anggaran serta koordinasi harus terus dijaga,” pesannya.
Selain penanganan titik api, Gubernur juga memberikan perhatian terhadap dampak yang dirasakan masyarakat akibat kabut asap.
Pemerintah kabupaten dan kota diminta memastikan kesiapan layanan kesehatan, termasuk ketersediaan dukungan bagi relawan dan kelompok masyarakat rentan seperti bayi, anak-anak, lansia, serta ibu hamil.
Kesiapan rumah oksigen dan ketersediaan vitamin menjadi bagian dari langkah antisipasi yang perlu dipersiapkan untuk menghadapi dampak gangguan kualitas udara.
Persoalan ketersediaan air bersih juga menjadi salah satu perhatian utama. Pemerintah daerah diminta memetakan wilayah rawan kekeringan dan menyiapkan langkah-langkah darurat sesuai tingkat kebutuhan masyarakat.
Koordinasi dengan perangkat daerah terkait, termasuk Dinas Pekerjaan Umum dan penyedia layanan air bersih, perlu diperkuat untuk menyiapkan tandon air maupun pembangunan sumur bor di titik-titik yang membutuhkan.
Dalam arahannya, Gubernur juga menekankan pentingnya kesiapan anggaran untuk mendukung penanggulangan Karhutla dan penanganan dampaknya.
Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama sehingga keterbatasan akibat efisiensi anggaran tidak boleh menghambat langkah-langkah penanganan darurat.
Bagi Kabupaten Katingan, rapat evaluasi ini menjadi momentum untuk memperkuat kesiapsiagaan seluruh unsur dalam menghadapi potensi Karhutla selama puncak musim kemarau.
Kehadiran Wakil Bupati Katingan bersama unsur DPRD dan perangkat daerah terkait menunjukkan pentingnya koordinasi lintas sektor dalam memastikan upaya pencegahan, penanganan kebakaran, serta perlindungan masyarakat dapat berjalan secara terpadu.
Melalui evaluasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan diharapkan semakin memperkuat kesiapan personel, peralatan, logistik, layanan kesehatan, ketersediaan air bersih, serta dukungan anggaran untuk menghadapi kemungkinan meningkatnya Karhutla dalam beberapa bulan ke depan.
Upaya pencegahan tetap menjadi langkah utama. Namun, kesiapan menghadapi dampak kebakaran juga tidak kalah penting agar masyarakat, khususnya kelompok rentan, dapat memperoleh perlindungan dan pelayanan yang cepat apabila kondisi kabut asap kembali memburuk.
