REKONSILIASI DATA BERSAMA PEMERINTAH PUSAT, PEMKAB KATINGAN DORONG OPTIMALISASI KEUANGAN DAERAH

Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan melaksanakan rekonsiliasi data bersama Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri dan kementerian terkait dalam rangka optimalisasi pengelolaan keuangan daerah serta peningkatan kapasitas fiskal Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dan luring, terpusat di ruang rapat Kepala Bappedalitbang Kabupaten Katingan di Kasongan, Selasa (2/6/2026).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Bupati Katingan Saiful, Wakil Bupati Katingan Firdaus, jajaran perangkat daerah, serta narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Keuangan, Badan Pusat Statistik (BPS), Dukcapil, dan kementerian terkait lainnya.

Dalam penyampaiannya, Bupati Katingan Saiful berharap forum rekonsiliasi tersebut dapat menjadi ruang koordinasi dan komunikasi yang konstruktif antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat guna mencari solusi terhadap berbagai tantangan fiskal yang dihadapi daerah.

Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir Kabupaten Katingan mengalami penyesuaian dana transfer ke daerah yang berdampak pada ruang gerak pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat. Menurutnya, kondisi tersebut menyebabkan sejumlah program prioritas daerah harus disesuaikan dengan kemampuan fiskal yang tersedia.

“Kami berharap melalui koordinasi dan komunikasi yang baik bersama pemerintah pusat, Kabupaten Katingan dapat memperoleh dukungan yang optimal untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah sehingga pembangunan dapat terus berjalan demi kepentingan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Saiful juga menjelaskan bahwa Kabupaten Katingan masih memiliki tantangan besar dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), mengingat luas wilayah yang cukup besar dengan jumlah penduduk yang tersebar. Selain itu, kondisi geografis dan keterbatasan infrastruktur turut menjadi tantangan tersendiri dalam percepatan pembangunan daerah.

Meski demikian, Pemerintah Kabupaten Katingan terus berupaya meningkatkan kemampuan daerah melalui optimalisasi potensi yang dimiliki serta memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan. Ia juga menegaskan komitmen seluruh organisasi perangkat daerah untuk segera melengkapi dan menyampaikan data yang diperlukan sebagai bagian dari proses sinkronisasi dan evaluasi fiskal daerah.

“Kami siap memenuhi data-data yang diperlukan secara cepat dan akurat, sehingga dapat menjadi dasar pertimbangan dalam peningkatan dukungan fiskal ke depan,” tambahnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Katingan Firdaus menyampaikan bahwa Kabupaten Katingan memiliki karakteristik khusus yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah pusat, terutama berkaitan dengan kondisi geografis, luas wilayah, serta tantangan pembangunan infrastruktur.

Ia menjelaskan bahwa Kabupaten Katingan memiliki kawasan konservasi yang luas, potensi sumber daya alam yang besar, serta wilayah rawan bencana banjir yang berdampak terhadap kondisi infrastruktur daerah. Selain itu, sebagian besar masyarakat Katingan tinggal di sepanjang bantaran sungai dengan akses transportasi yang masih terbatas.

Menurut Firdaus, kondisi tersebut menjadi tantangan tersendiri dalam pelaksanaan berbagai program pembangunan maupun program strategis nasional di daerah.

“Kami sangat berharap adanya dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah agar pembangunan infrastruktur, pelayanan dasar, dan program-program masyarakat dapat berjalan lebih optimal,” ungkapnya.

Firdaus juga menyampaikan bahwa Kabupaten Katingan saat ini memiliki potensi besar di sektor pertanian dan ketahanan pangan, termasuk kawasan transmigrasi yang terus berkembang. Namun demikian, akses infrastruktur penunjang masih membutuhkan perhatian lebih agar konektivitas antarwilayah dapat semakin baik.

Selain itu, ia menekankan pentingnya dukungan pemerintah pusat dalam membantu pelaksanaan program nasional di daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di wilayah terpencil dan bantaran sungai.

Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, mengapresiasi inisiatif Pemerintah Kabupaten Katingan dalam melaksanakan rekonsiliasi dan sinkronisasi data fiskal daerah.

Menurutnya, kegiatan tersebut merupakan langkah strategis dalam memastikan data yang disampaikan pemerintah daerah benar-benar akurat, mutakhir, dan sesuai ketentuan, sehingga dapat menjadi dasar dalam proses evaluasi serta penyaluran dana transfer daerah.

“Pertemuan seperti ini sangat penting untuk memastikan data daerah tersusun dengan baik dan tersampaikan tepat waktu. Dengan data yang akurat dan terbarukan, diharapkan kapasitas fiskal daerah dapat semakin baik,” ujarnya.

Agus Fatoni juga menegaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, BPS, dan kementerian terkait lainnya siap memberikan pendampingan, asistensi, serta fasilitasi kepada Pemerintah Kabupaten Katingan dalam proses pemenuhan data dan penguatan tata kelola keuangan daerah.

Ia berharap seluruh perangkat daerah dapat bergerak cepat dalam melengkapi kebutuhan data sesuai jadwal yang telah ditentukan, sehingga hasil rekonsiliasi tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap pembangunan daerah di masa mendatang.

Melalui kegiatan rekonsiliasi ini, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dapat terus diperkuat demi mendukung percepatan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan.