Pemkab Katingan Siapkan Kunjungan Mensos RI, Fokus pada Sekolah Rakyat dan Akurasi Data Sosial

Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan menggelar rapat persiapan kunjungan kerja Menteri Sosial Republik Indonesia, Saifullah Yusuf, di Ruang Rapat Bupati Katingan, Kamis (21/5/2026).

Rapat dipimpin langsung Kepala Dinas Sosial Kabupaten Katingan, Robertus Pamuryanto, didampingi Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan serta dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah terkait.

Kunjungan Menteri Sosial RI dijadwalkan untuk meninjau Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) 23 Sekolah Rakyat Permanen Katingan sekaligus melaksanakan sosialisasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai kesiapan teknis dan koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dan sesuai agenda.

Robertus Pamuryanto menegaskan bahwa kunjungan Menteri Sosial tidak hanya bersifat seremonial, tetapi menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelayanan sosial masyarakat.

“Kami ingin memastikan seluruh persiapan berjalan optimal, karena kunjungan ini berkaitan langsung dengan program sosial dan pendidikan yang menyentuh kebutuhan masyarakat. Selain itu, sosialisasi DTSEN juga penting agar data sosial ekonomi masyarakat semakin akurat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Menurutnya, validitas data sosial menjadi salah satu faktor utama dalam menentukan efektivitas program bantuan pemerintah. Karena itu, pemerintah daerah perlu memastikan sinkronisasi data berjalan baik agar intervensi sosial benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.

Selain peninjauan Sekolah Rakyat Terintegrasi, forum ini juga menjadi ruang konsolidasi antarperangkat daerah dalam mendukung berbagai program pemerintah pusat di bidang sosial dan pendidikan.

Pemerintah Kabupaten Katingan berharap kunjungan kerja Menteri Sosial RI dapat memberikan dampak positif terhadap penguatan pelayanan sosial, peningkatan akses pendidikan masyarakat, serta optimalisasi program perlindungan sosial di daerah.