PEMKAB KATINGAN PERKUAT PENGELOLAAN PENGADUAN, PASTIKAN KELUHAN MASYARAKAT DITINDAKLANJUTI

Portal Katingan – Pemerintah Kabupaten Katingan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan memperkuat pengelolaan pengaduan masyarakat melalui Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional (SP4N-LAPOR!). Upaya tersebut dilakukan agar setiap aspirasi, keluhan, dan laporan masyarakat dapat direspons secara cepat, tepat, serta ditindaklanjuti oleh perangkat daerah terkait.

Komitmen tersebut diwujudkan melalui Rapat Tim Penguatan Kapasitas Admin/Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2026 yang dibuka secara resmi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Hotden Manto Manalu, di Aula Media Center Diskominfostandi, Kamis (12/11/2026).

Dalam laporan kegiatan, Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Publik sekaligus Ketua Pelaksana, C. Hendrawan Topan, menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas pengelolaan pengaduan pelayanan publik sekaligus mengevaluasi tindak lanjut laporan masyarakat pada masing-masing perangkat daerah.

Ia menjelaskan, kegiatan ini bertujuan mengevaluasi pengelolaan pengaduan melalui SP4N-LAPOR!, memperkuat koordinasi dan komunikasi antaradmin perangkat daerah, serta meningkatkan pemahaman petugas dalam memberikan tanggapan terhadap laporan masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.

Selain itu, rapat juga diarahkan untuk mendorong percepatan penyelesaian pengaduan sesuai batas waktu yang ditetapkan, sekaligus mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi admin dalam proses verifikasi, koordinasi, hingga tindak lanjut laporan.

Adapun peserta kegiatan merupakan admin pengelola pengaduan SP4N-LAPOR! dari perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan. Dalam rapat tersebut, sejumlah hal menjadi pembahasan, mulai dari perkembangan laporan yang masuk, tata cara memberikan tanggapan yang jelas dan santun, mekanisme verifikasi serta disposisi laporan, hingga evaluasi terhadap pengaduan yang belum ditindaklanjuti atau masih dalam proses penyelesaian.

Dalam sambutannya, Hotden Manto Manalu menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan wajah utama birokrasi. Kualitas tata kelola pemerintahan tidak hanya dilihat dari program yang dilaksanakan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah mendengarkan, merespons, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat.

Menurutnya, SP4N-LAPOR! bukan sekadar aplikasi atau saluran penyampaian keluhan, melainkan instrumen strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Karena itu, keberhasilan pengelolaan pengaduan tidak cukup diukur dari jumlah laporan yang diterima, tetapi lebih penting dari kecepatan, ketepatan, dan kualitas penyelesaian masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Keberhasilan SP4N-LAPOR! tidak hanya diukur dari seberapa banyak laporan yang masuk, melainkan dari kecepatan, ketepatan, dan kualitas penyelesaian masalah yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” tegas Hotden.

Ia juga mengingatkan agar seluruh admin pengelola pengaduan meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah sehingga tidak ada laporan masyarakat yang dibiarkan berlarut-larut tanpa kejelasan tindak lanjut.

Melalui rapat tersebut, Hotden berharap setiap kendala teknis maupun operasional dapat dievaluasi dan dicarikan solusinya. Selain itu, seluruh perangkat daerah diharapkan memiliki komitmen dan tanggung jawab yang sama dalam memastikan setiap pengaduan memperoleh perhatian serta penanganan sesuai kewenangan masing-masing.

“Setiap aduan masyarakat harus kita jadikan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan secara berkelanjutan. Mari kita jadikan aspirasi masyarakat sebagai sarana bagi pemerintah untuk terus berbenah,” ujarnya.

Melalui penguatan kapasitas admin SP4N-LAPOR!, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap pengelolaan pengaduan semakin efektif, responsif, dan terkoordinasi. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memiliki saluran untuk menyampaikan keluhan, tetapi juga mendapatkan kepastian bahwa setiap laporan yang disampaikan ditangani dan ditindaklanjuti secara bertanggung jawab.