PEMKAB KATINGAN IKUTI RAKOR RANHAM DAN PENILAIAN KEPATUHAN HAM TAHUN 2026

Portal Katingan – Pemerintah Kabupaten Katingan yang diwakili oleh Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan Kalpin menghadiri Rapat Koordinasi Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) dan Penilaian Kepatuhan HAM Instansi Pemerintah Tahun 2026. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Katingan pada Senin (4/05/2026).

Rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat implementasi pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia di lingkungan instansi pemerintah daerah. Melalui forum ini, dilakukan penyelarasan program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan RANHAM sekaligus evaluasi terhadap tingkat kepatuhan HAM pada instansi pemerintah.

Dalam kesempatan tersebut, Asisten I Setda Kabupaten Katingan menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam mendukung pelaksanaan RANHAM secara berkelanjutan. Ia menyampaikan bahwa pemenuhan hak asasi manusia merupakan bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berorientasi pada pelayanan publik.

“Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berperspektif HAM, serta memastikan setiap kebijakan dan program yang dilaksanakan selaras dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Selain itu, rapat koordinasi ini juga menjadi wadah untuk mengidentifikasi berbagai indikator penilaian kepatuhan HAM, termasuk aspek pelayanan publik, regulasi daerah, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang ramah terhadap kelompok rentan.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh perangkat daerah dapat semakin memahami peran dan tanggung jawabnya dalam mendukung pelaksanaan RANHAM serta meningkatkan nilai kepatuhan HAM Pemerintah Kabupaten Katingan pada tahun 2026.

Pemerintah Kabupaten Katingan terus berupaya menghadirkan tata kelola pemerintahan yang inklusif, transparan, dan berkeadilan, sebagai bagian dari komitmen dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berlandaskan penghormatan terhadap hak asasi manusia.