Pemkab Katingan Cari Dukungan Lintas Sektor untuk rencana usulan membuka akses jalan Kereng Pakahi–Kampung Melayu

Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan terus mendorong terbukanya akses transportasi menuju sejumlah wilayah yang hingga kini belum terhubung secara optimal dengan jaringan jalan. Upaya tersebut salah satunya dilakukan melalui pembahasan usulan pembangunan ruas jalan Kereng Pakahi menuju Kampung Melayu hingga Kampung Tengah dan wilayah sekitarnya.

Wakil Bupati Katingan, Firdaus, memimpin rapat pembahasan usulan pembangunan jalan tersebut di ruang kerjanya didampingi Sekda Kabupaten Katingan, Christian Rain, Kamis (24/9/2026). Rapat tersebut menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah menyiapkan data dan dokumen pendukung sebelum usulan pembangunan disampaikan dalam pembahasan anggaran di tingkat yang lebih tinggi.

Dalam rapat, dibahas bahwa kebutuhan pembangunan tidak hanya menyangkut pembukaan ruas jalan Kereng Pakahi–Kampung Melayu, tetapi juga kemungkinan melanjutkan konektivitas menuju Kampung Tengah hingga wilayah Muara Bulan dan Sungai Bulan. Pembahasan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi lapangan, status kawasan, potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, serta aspek teknis dan perizinan.

Wakil Bupati Firdaus menekankan bahwa pembukaan akses jalan memiliki arti penting bagi masyarakat karena berkaitan langsung dengan mobilitas, pelayanan dasar, serta pengembangan potensi ekonomi di wilayah yang selama ini masih menghadapi keterbatasan akses.

“Yang kita dorong bukan sekadar membangun jalan, tetapi bagaimana membuka akses masyarakat agar aktivitas ekonomi, pelayanan dan potensi wilayah dapat berkembang,” ujar Firdaus dalam rapat tersebut.

Salah satu pertimbangan utama yang mengemuka adalah besarnya potensi pertanian di kawasan tersebut. Dengan tersedianya akses transportasi yang lebih baik, hasil produksi pertanian masyarakat diharapkan dapat lebih mudah diangkut menuju pusat pemasaran dan wilayah lainnya.

Kondisi tanpa akses yang memadai selama ini juga menjadi salah satu hambatan bagi pengembangan berbagai fasilitas dan aktivitas ekonomi masyarakat. Bahkan, sejumlah rencana pembangunan di kawasan tersebut menghadapi kendala karena keterbatasan akses menuju lokasi.

Karena itu, pembangunan jalan dipandang memiliki dampak yang lebih luas daripada sekadar membuka jalur transportasi. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat menjadi pengungkit bagi sektor pertanian, perikanan, perdagangan, pelayanan dasar, serta aktivitas masyarakat lainnya.

Dalam rapat juga dibahas kemungkinan dukungan melalui program karya bakti TNI. Skema tersebut dinilai dapat menjadi salah satu alternatif untuk membantu percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah yang secara kemampuan fiskal daerah sulit ditangani secara mandiri.

Pemerintah Kabupaten Katingan akan menyiapkan berbagai data pendukung yang diperlukan, antara lain dokumentasi kondisi jalan, peta dan trase ruas yang diusulkan, data potensi pertanian, kondisi wilayah, serta dokumentasi aktivitas masyarakat. Data tersebut akan menjadi bagian dari bahan paparan dalam penyampaian usulan kepada pihak terkait.

Firdaus meminta seluruh perangkat daerah dan pihak yang terlibat untuk memperkuat kelengkapan data agar usulan pembangunan memiliki dasar yang jelas dan menggambarkan kebutuhan masyarakat secara nyata.

“Data harus kita siapkan dengan baik. Mulai dari kondisi jalan, peta, potensi pertanian sampai dokumentasi di lapangan. Kita ingin ketika usulan ini disampaikan, kebutuhan masyarakat dan potensi wilayahnya dapat tergambarkan secara utuh,” tegasnya.

Pembahasan pembangunan ruas jalan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai tantangan teknis dan lingkungan. Sejumlah alternatif trase masih perlu dikaji karena terdapat kawasan dengan kondisi gambut dan kemungkinan bersinggungan dengan kawasan konsesi maupun kawasan yang memiliki ketentuan khusus.

Karena itu, pemerintah daerah tidak ingin pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan aspek legalitas, tata ruang, lingkungan dan perizinan. Penentuan trase harus mempertimbangkan kondisi lapangan agar pembangunan dapat berjalan secara efektif sekaligus menghindari persoalan di kemudian hari.

Beberapa alternatif jalur juga dibahas, termasuk kemungkinan pengembangan akses dari Kampung Melayu menuju Kampung Tengah. Jalur tersebut dinilai perlu mendapatkan kajian lebih lanjut karena sebagian wilayahnya masih berupa kawasan yang belum terbuka dan membutuhkan penelusuran kondisi lapangan.

Selain persoalan trase, tantangan lain adalah mobilisasi material dan peralatan apabila pembangunan dilakukan di wilayah yang belum memiliki akses jalan. Kondisi tersebut menjadi salah satu alasan perlunya strategi pembangunan yang disesuaikan dengan karakteristik wilayah.

Potensi pertanian menjadi salah satu alasan kuat mengapa pembangunan akses menuju wilayah tersebut perlu mendapat perhatian. Dalam rapat disebutkan bahwa kawasan sekitar Pagatan dan wilayah lainnya memiliki potensi pertanian yang cukup besar dan dapat mendukung penguatan produksi pangan.

Dengan terbukanya akses, hasil pertanian masyarakat tidak hanya lebih mudah dikeluarkan dari sentra produksi, tetapi juga dapat memperkuat rantai distribusi pangan dan membuka peluang pengembangan ekonomi masyarakat.

Konektivitas tersebut juga dinilai relevan dengan agenda penguatan ketahanan pangan. Infrastruktur jalan menjadi salah satu faktor penting karena produksi pangan tidak akan memberikan manfaat maksimal apabila hasilnya sulit diangkut dari lokasi produksi menuju pasar.

“Potensi yang ada di sana harus kita dukung dengan akses. Kalau produksinya ada tetapi jalannya tidak tersedia atau sulit dilalui, masyarakat tetap menghadapi persoalan ketika membawa hasil produksi keluar,” jelas Firdaus.

Rapat tersebut juga menyepakati perlunya penyusunan bahan paparan secara terintegrasi untuk mendukung penyampaian usulan kepada pihak terkait. Materi yang disiapkan akan memuat kondisi eksisting jalan, alternatif trase, potensi pertanian dan sektor lainnya, kebutuhan masyarakat, dokumentasi lapangan serta data pendukung lainnya.

Pemerintah Kabupaten Katingan juga akan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk unsur TNI dan pemerintah pada jenjang yang lebih tinggi, untuk melihat peluang dukungan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut.

Langkah ini sekaligus menunjukkan bahwa pembangunan konektivitas di wilayah yang sulit dijangkau membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan lintas kewenangan. Terlebih, sebagian ruas yang dibahas memiliki keterkaitan dengan status jalan provinsi maupun kemungkinan pengembangan jaringan jalan yang lebih luas.

Bagi masyarakat, terbukanya akses jalan diharapkan bukan hanya mempermudah perjalanan, tetapi juga mengurangi biaya dan waktu angkutan, memperlancar distribusi hasil produksi, memperluas akses terhadap pelayanan pemerintah, serta membuka peluang ekonomi baru.

Pemkab Katingan akan terus menindaklanjuti usulan tersebut dengan melengkapi data teknis dan kondisi lapangan sebagai dasar untuk memperjuangkan pembangunan pada tahun anggaran berikutnya.

“Harapan kita, usulan ini dapat terus kita kawal bersama. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat di wilayah yang selama ini sulit dijangkau bisa mendapatkan akses yang lebih baik, sehingga potensi daerah dapat berkembang dan manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat,” pungkas Firdaus.