PEMKAB KATINGAN BAHAS KONSEP LHP BPK ATAS LKPD TAHUN 2025, SEKDA PIMPIN TAPD IKUTI ZOOM MEETING BERSAMA BPK KALTENG

Portal Katingan – Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, didampingi Inspektur Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, mengikuti kegiatan Penyampaian Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan Permintaan Tanggapan serta Rencana Aksi atas Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan tersebut dilaksanakan secara virtual melalui Zoom Meeting bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah dan dipusatkan di Media Centre Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Rabu (17/6/2026).

Turut hadir dalam kegiatan tersebut anggota TAPD, pejabat terkait, serta perangkat daerah yang menjadi objek pemeriksaan dan memiliki keterkaitan langsung dengan pengelolaan keuangan daerah.

Penyampaian konsep LHP ini merupakan bagian dari tahapan akhir proses pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025. Melalui kegiatan ini, BPK memberikan gambaran awal terkait hasil pemeriksaan, temuan, rekomendasi, serta meminta tanggapan resmi dari Pemerintah Kabupaten Katingan beserta rencana aksi yang akan dilakukan untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut.

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi momentum penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan seluruh rekomendasi yang diberikan BPK dapat ditindaklanjuti secara tepat dan terukur.

Menurutnya, penyampaian konsep LHP memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk melakukan klarifikasi, menyampaikan tanggapan, serta menyiapkan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas tata kelola keuangan daerah.

“Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk terus meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh perangkat daerah terkait diharapkan dapat segera menyusun dan melaksanakan rencana aksi atas setiap rekomendasi yang disampaikan oleh BPK,” ujarnya.

Sementara itu, Inspektur Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, menegaskan bahwa Inspektorat akan terus melakukan pendampingan dan pengawasan terhadap proses tindak lanjut hasil pemeriksaan guna memastikan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Katingan menunjukkan komitmennya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya dalam pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, efektif, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Diharapkan, sinergi antara pemerintah daerah dan BPK dapat terus terjalin dengan baik dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah serta mendukung terciptanya pemerintahan yang bersih dan berintegritas demi pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.