PEMBAHASAN PERUBAHAN APBD 2026, PEMKAB KATINGAN DORONG ANGGARAN SEMAKIN RESPONSIF TERHADAP KEBUTUHAN MASYARAKAT

Portal Katingan – Pemerintah Kabupaten Katingan bersama DPRD Kabupaten Katingan membahas Nota Keuangan dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2026. Pembahasan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Selasa (8/9/2026).

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, mengikuti rapat pembahasan tersebut sebagai bagian dari proses penyusunan perubahan APBD yang diharapkan mampu menyesuaikan kebijakan dan penganggaran daerah dengan perkembangan kondisi serta kebutuhan masyarakat.

Pembahasan perubahan APBD menjadi salah satu tahapan penting dalam memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap berjalan secara terarah, efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui perubahan APBD, pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian terhadap pendapatan, belanja maupun pembiayaan daerah berdasarkan perkembangan pelaksanaan APBD tahun berjalan. Penyesuaian tersebut diperlukan agar program dan kegiatan pemerintah tetap dapat menjawab kebutuhan prioritas masyarakat serta mendukung pencapaian target pembangunan daerah.

Sekda Kabupaten Katingan Christian Rain menegaskan bahwa pembahasan perubahan APBD tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif penganggaran, tetapi juga harus melihat sejauh mana anggaran yang disusun dapat memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Yang paling penting adalah bagaimana perubahan APBD ini dapat diarahkan untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung program-program prioritas daerah. Setiap anggaran yang direncanakan harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Christian Rain.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD dalam proses pembahasan, sehingga setiap penyesuaian anggaran dapat dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan skala prioritas pembangunan.

Pembahasan bersama DPRD tersebut diharapkan menghasilkan kebijakan anggaran yang lebih adaptif terhadap kondisi daerah, sekaligus memastikan kesinambungan pelaksanaan pelayanan publik dan pembangunan Kabupaten Katingan hingga akhir Tahun Anggaran 2026.

Dengan demikian, perubahan APBD bukan semata-mata perubahan angka dalam dokumen anggaran, tetapi menjadi instrumen untuk memastikan sumber daya keuangan daerah digunakan secara optimal bagi kepentingan masyarakat dan pencapaian tujuan pembangunan daerah.