Kesbangpol Katingan Perkuat Koordinasi Forkopimda, Fokus Antisipasi Gangguan Kamtibmas dan Hoaks

Portal Katingan - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan (Kesbangpol) Kabupaten Katingan memperkuat koordinasi lintas sektor melalui Rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Tahun 2026 guna menjaga stabilitas keamanan dan memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal.

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Rumah Jabatan Bupati Katingan, Selasa (26/5/2026), dipimpin langsung oleh Bupati Katingan dan dihadiri unsur Forkopimda serta sejumlah kepala perangkat daerah terkait.

Sebagai fasilitator kegiatan, Kesbangpol Kabupaten Katingan menekankan pentingnya koordinasi intensif antara pemerintah daerah, TNI, Polri, dan seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi berbagai isu strategis yang berkembang di masyarakat.

Dalam rapat tersebut, salah satu perhatian utama adalah penguatan deteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk penyebaran informasi hoaks yang dinilai dapat memengaruhi stabilitas sosial dan pelayanan pemerintahan.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Katingan menilai sinergi antarinstansi menjadi faktor penting untuk menjaga situasi daerah tetap kondusif di tengah dinamika sosial yang terus berkembang.

“Koordinasi lintas sektor sangat penting agar setiap potensi gangguan dapat diantisipasi sejak dini, termasuk penyebaran informasi yang tidak benar yang dapat memicu keresahan di masyarakat,” ujarnya dalam forum tersebut.

Selain isu keamanan, rapat juga membahas keberlanjutan program strategis daerah dan pentingnya dukungan TNI serta Polri dalam menjaga kelancaran pembangunan dan pelayanan masyarakat.

Kesbangpol juga menyoroti bahwa stabilitas daerah memiliki hubungan langsung dengan efektivitas pembangunan. Ketika situasi keamanan terjaga, pelayanan publik dan aktivitas ekonomi masyarakat dapat berjalan lebih baik.

Melalui penguatan koordinasi Forkopimda ini, Pemerintah Kabupaten Katingan berharap tercipta sinergi yang lebih solid antarinstansi dalam menjaga keamanan, memperkuat pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.