KATINGAN RAIH OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN (WTP) PADA PENYERAHAN LHP LKPD 2025 OLEH BPK RI PERWAKILAN KALTENG

Portal Katingan – Pemerintah Kabupaten Katingan melalui Sekretaris Daerah Christian Rain menghadiri Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025, di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Jum'at (19/6/2026).

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) diserahkan langsung oleh Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng kepada Sekda Katingan, disaksikan Ketua DPRD Kab. Katingan, Inspektur Daerah, dan Kepala BPKAD Kab. Katingan, serta Sekretaris DPRD Kab. Katingan. Penyerahan LHP ini merupakan tindak lanjut pemeriksaan terperinci yang dilakukan BPK sejak Februari 2026.

Dalam sambutannya, Kepala BPK RI Perwakilan Kalteng menyampaikan bahwa pemeriksaan LKPD 2025 bertujuan memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan Pemkab Katingan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. Ia mengapresiasi komitmen Pemkab dalam menyediakan data dan dokumen selama proses audit. “Opini BPK adalah hasil akhir, tapi yang lebih penting adalah tindak lanjut atas rekomendasi kami. Kami mendorong Pemkab Katingan segera menindaklanjuti setiap temuan agar tata kelola keuangan semakin akuntabel dan transparan,” ujar Kepala BPK Perwakilan Kalteng.

Sekda Katingan yang mewakili Bupati menyampaikan terima kasih kepada BPK atas pelaksanaan pemeriksaan secara profesional. Ia menegaskan Pemkab Katingan menerima hasil LHP tersebut sebagai bahan perbaikan. “Kami akan mengkaji seluruh rekomendasi BPK. Inspektorat bersama OPD terkait akan menyusun rencana aksi dan menindaklanjutinya maksimal 60 hari ke depan sesuai amanat UU. Target kami, kualitas pengelolaan keuangan Pemkab Katingan terus meningkat setiap tahun,” tegas Sekda.

Sekda juga menyambut baik opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih untuk LKP Tahun Anggaran 2025. “Opini WTP bukan tujuan akhir, tapi bentuk tanggung jawab kami kepada masyarakat Katingan agar APBD dikelola tepat guna dan tepat sasaran,” tambahnya. Usai penyerahan, Pemkab Katingan dan BPK RI Perwakilan Kalteng menandatangani Berita Acara Penyerahan LHP. Laporan resmi akan disampaikan ke DPRD Kab. Katingan untuk dibahas bersama eksekutif.