Diseminasi MCSP-RBS KPK Tahun 2026 Bahas Pengelolaan Barang Milik Daerah

Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan kembali mengikuti kegiatan Diseminasi Pedoman Pelaporan Monitoring, Controlling Surveillance For Prevention (MCSP) Risk Based Surveillance (RBS) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2026 secara daring. Kegiatan berlangsung di Aula Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Rabu (19/8/2026).

Memasuki materi keempat, kegiatan membahas Area Barang Milik Daerah (BMD). Materi ini menjadi bagian penting dalam upaya memperkuat tata kelola aset pemerintah daerah agar dapat dikelola secara tertib, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pengelolaan BMD mencakup berbagai aspek, mulai dari perencanaan kebutuhan, penggunaan, pemanfaatan, penatausahaan, pengamanan hingga pengawasan aset daerah. Pengelolaan yang baik diperlukan untuk memastikan seluruh aset milik pemerintah daerah tercatat dan dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Melalui materi tersebut, Pemerintah Kabupaten Katingan memperoleh penguatan pemahaman mengenai pentingnya tertib administrasi dan pengawasan terhadap Barang Milik Daerah sebagai bagian dari upaya pencegahan potensi penyimpangan. Kejelasan data dan status aset juga menjadi salah satu dasar penting dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pelaksanaan diseminasi secara daring memberikan kesempatan kepada perangkat daerah untuk mengikuti pemaparan materi dan memahami indikator yang perlu diperhatikan dalam pelaporan MCSP-RBS. Hal ini diharapkan dapat mendukung peningkatan kualitas pengelolaan aset di lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan.

Dengan pengelolaan Barang Milik Daerah yang semakin tertib dan optimal, aset pemerintah diharapkan dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Pada akhirnya, penguatan tata kelola BMD menjadi bagian dari komitmen Pemerintah Kabupaten Katingan dalam membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.