Bupati Katingan Minta Evaluasi TEPRA Jadi Dasar Perbaikan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat
Portal Katingan - "Saya meminta seluruh jajaran pemerintah daerah menjadikan evaluasi realisasi anggaran dan pelaksanaan pembangunan sebagai momentum untuk memperbaiki kinerja pemerintahan serta memastikan program yang dijalankan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat."
Hal tersebut disampaikan Saiful saat membuka Rapat Pimpinan Tim Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran (TEPRA) dan Rapat Koordinasi Pengendalian (Rakordal) Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kabupaten Katingan Triwulan III Tahun 2026 di Aula Bappedalitbang Kabupaten Katingan, Kamis (8/10/2026).
Menurut Bupati, rapat TEPRA dan Rakordal yang dilaksanakan secara berkala bukan sekadar rutinitas administrasi pemerintahan. Forum tersebut menjadi ruang untuk melihat secara menyeluruh sejauh mana program pembangunan telah berjalan, bagaimana realisasi anggaran dilaksanakan, serta apa saja persoalan yang masih membutuhkan penyelesaian.
“Rapat ini menjadi wadah bagi kita untuk mengevaluasi perjalanan tugas dalam menyelenggarakan keuangan pemerintah Kabupaten Katingan maupun pelaksanaan kegiatan pada perangkat daerah,” ujar Saiful.
Ia menekankan, pelaksanaan program tidak cukup hanya dinilai dari apakah kegiatan telah berjalan atau anggaran telah direalisasikan. Setiap penggunaan anggaran harus sesuai dengan ketentuan dan dapat dipertanggungjawabkan, sementara setiap kegiatan pembangunan harus memiliki manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Karena itu, Bupati meminta seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjalankan kewenangan yang diberikan secara penuh tanggung jawab. Pengelolaan anggaran, menurutnya, harus dilakukan secara hati-hati, transparan, dan berorientasi pada kepentingan publik.
“Jangan hanya melaksanakan bagaimana kegiatan itu berjalan dengan baik, tetapi juga bagaimana mempertanggungjawabkan keuangan agar penyelenggaraan keuangan pada OPD yang dipimpin tidak keluar dari ketentuan yang sudah ditetapkan,” tegasnya.
Dalam rapat tersebut, Saiful juga memberikan perhatian khusus terhadap kualitas data yang menjadi dasar evaluasi. Ia meminta data yang disampaikan dalam forum TEPRA dan Rakordal benar-benar menggambarkan kondisi pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Menurutnya, data yang akurat sangat penting agar pemerintah daerah dapat mengetahui program mana yang telah berjalan sesuai target, kegiatan yang masih menghadapi kendala, serta langkah apa yang perlu dilakukan untuk mempercepat penyelesaian pembangunan.
“Data-data yang ditampilkan nanti dalam presentasi harus merupakan data yang sesungguhnya, bukan data yang manipulatif,” pesannya.
Dengan data yang valid, evaluasi diharapkan tidak berhenti pada laporan administratif, tetapi dapat menghasilkan langkah tindak lanjut yang konkret dan tepat sasaran.
Bupati juga mengingatkan peran penting para camat dalam memastikan berbagai persoalan masyarakat dapat diketahui dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah.
Sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten di wilayah kecamatan, camat diminta membangun komunikasi yang baik dengan kepala desa serta memahami informasi dan persoalan yang disampaikan dari tingkat desa.
Menurut Saiful, informasi dari kepala desa harus menjadi bahan untuk melihat kondisi riil masyarakat sekaligus mencari solusi terhadap persoalan yang dihadapi.
“Masyarakat kita membutuhkan perhatian. Bagaimana kehidupan mereka, bagaimana persoalan mereka, dan bagaimana kita berupaya meringankan beban yang ada pada masyarakat,” katanya.
Arahan tersebut menegaskan bahwa pengendalian pembangunan tidak hanya berbicara mengenai capaian fisik dan administrasi anggaran, tetapi juga mengenai sejauh mana pemerintah hadir menjawab kebutuhan masyarakat di setiap wilayah.
Lebih jauh, Saiful mengingatkan seluruh aparatur bahwa jabatan yang diberikan merupakan amanah dari masyarakat. Karena itu, setiap kewenangan harus digunakan sesuai tugas dan tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.
Ia meminta kepala Perangkat Daerah melakukan pembinaan terhadap pejabat dan aparatur di bawahnya agar memahami tugas serta bekerja sesuai ketentuan. Pembinaan dinilai penting untuk mencegah terjadinya kesalahan maupun pelanggaran dalam pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan keuangan.
Bupati juga mengingatkan bahwa kesalahan dalam menjalankan tugas harus menjadi bahan evaluasi dan diperbaiki. Menurutnya, aparatur harus memiliki keberanian untuk mengoreksi kekurangan dan memperbaiki pelaksanaan pekerjaan agar tidak menjadi persoalan di kemudian hari.
Dengan luas wilayah Kabupaten Katingan yang mencapai sekitar 20.340 kilometer persegi, terdiri atas 13 kecamatan, 154 desa, dan 7 kelurahan, Bupati menilai pelaksanaan pembangunan membutuhkan koordinasi yang kuat dari seluruh jajaran pemerintahan.
Besarnya wilayah dan beragamnya kondisi masyarakat membuat setiap perangkat daerah memiliki peran penting dalam memastikan pelayanan dan pembangunan dapat menjangkau masyarakat secara merata.
Karena itu, Saiful mengajak seluruh jajaran pemerintah daerah untuk menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dengan bekerja secara sungguh-sungguh, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
“Kepercayaan ini adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Kita jaga kepercayaan ini dengan sebaik-baiknya,” tegasnya.
Melalui pelaksanaan TEPRA dan Rakordal Triwulan III Tahun 2026, Pemerintah Kabupaten Katingan diharapkan dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai perkembangan pelaksanaan pembangunan hingga triwulan ketiga, sekaligus memperkuat langkah perbaikan terhadap program yang masih menghadapi kendala.
Bagi pemerintah daerah, hasil evaluasi tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan setiap program dan anggaran yang dikelola tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi bermuara pada peningkatan pelayanan dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat Kabupaten Katingan.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga lingkungan dan menghindari aktivitas pembakaran yang dapat memperburuk kondisi kabut asap yang masih terjadi. Menurutnya, upaya menjaga lingkungan merupakan tanggung jawab bersama karena dampaknya kembali dirasakan oleh masyarakat.
