Sekda Katingan Tekankan Prioritas Belanja Daerah dan Kesiapan Menghadapi Bencana dalam Evaluasi Perubahan APBD 2026

Portal Katingan - Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, mengikuti Rapat Pembahasan Hasil Evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kabupaten Katingan tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan, Senin (12/10/2026).

Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan kebijakan perubahan APBD tetap selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sekaligus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pelayanan masyarakat.

Dalam penyampaiannya, Christian Rain menjelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan menghadapi tantangan dalam memenuhi seluruh ketentuan belanja wajib (mandatory spending) di tengah keterbatasan kapasitas fiskal dan penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat.

Menurutnya, besarnya kebutuhan belanja wajib perlu diimbangi dengan kemampuan keuangan daerah agar pelaksanaan program pembangunan, pelayanan publik, serta program prioritas pemerintah tetap berjalan secara proporsional.

Christian mengakui bahwa sejumlah catatan dalam hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah memang belum sepenuhnya dapat dipenuhi. Kondisi tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah untuk menyusun prioritas belanja yang lebih realistis, terukur, dan sesuai dengan kemampuan anggaran.

“Dengan kondisi keuangan daerah saat ini, kita berupaya memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan. Namun, kita juga harus melihat kemampuan fiskal yang tersedia, sehingga setiap kebijakan belanja dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemenuhan belanja wajib, seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur, membutuhkan perhitungan yang cermat karena masing-masing memiliki ketentuan dan kebutuhan yang harus diperhatikan. Oleh sebab itu, diperlukan kesepahaman bersama dalam menentukan prioritas tanpa mengabaikan keberlangsungan pelayanan dasar kepada masyarakat.

Selain membahas hasil evaluasi terhadap perubahan APBD, rapat tersebut juga menyoroti upaya pemerintah daerah dalam melakukan rasionalisasi belanja. Sejumlah kegiatan harus ditinjau kembali, ditunda, atau disesuaikan untuk menjaga keseimbangan anggaran akibat perubahan kondisi penerimaan daerah.

Langkah tersebut dilakukan agar belanja pemerintah tetap terarah pada kebutuhan yang mendesak dan program yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat.

Dalam forum yang sama, Christian Rain turut menekankan pentingnya kesiapsiagaan pemerintah daerah dalam menghadapi bencana, khususnya kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih membutuhkan penanganan intensif, serta potensi banjir pada akhir tahun.

Ia menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel dan instansi terkait yang terus bekerja melakukan pemadaman, pendinginan, pemantauan titik api, serta upaya perlindungan terhadap permukiman warga yang berpotensi terdampak.

Menurutnya, penanganan karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor, mulai dari pemerintah daerah, BPBD, pemadam kebakaran, TNI, Polri, hingga unsur terkait lainnya. Selain penanganan di lapangan, langkah pencegahan dan edukasi kepada masyarakat juga harus terus diperkuat agar risiko kebakaran dapat ditekan.

Christian juga menjelaskan bahwa penggunaan anggaran untuk penanganan keadaan darurat harus dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Setiap kebutuhan perlu melalui proses verifikasi dan pengawasan agar penggunaannya tepat sasaran, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, ia mengingatkan agar pemerintah daerah tetap menjaga kesiapan anggaran untuk menghadapi kemungkinan bencana lain, termasuk banjir yang berpotensi terjadi seiring perubahan kondisi cuaca menjelang akhir tahun.

“Kita harus tetap waspada dan tidak hanya berfokus pada penanganan bencana yang sedang terjadi. Kesiapan menghadapi kemungkinan bencana berikutnya juga harus diperhitungkan, sehingga pemerintah daerah tetap memiliki kemampuan untuk memberikan respons ketika masyarakat membutuhkan bantuan,” tegasnya.

Selain penanganan karhutla dan antisipasi banjir, rapat tersebut juga menyinggung kebutuhan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih serta pentingnya optimalisasi sarana dan prasarana pendukung penanggulangan bencana.

Christian meminta agar berbagai masukan yang disampaikan dalam rapat menjadi bahan evaluasi bagi perangkat daerah terkait untuk meningkatkan kecepatan respons dan kualitas pelayanan, terutama bagi masyarakat yang terdampak bencana.

Melalui pembahasan hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Tengah ini, Pemerintah Kabupaten Katingan diharapkan dapat menyempurnakan kebijakan perubahan APBD dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku, kondisi keuangan daerah, dan kebutuhan prioritas masyarakat.

Christian menegaskan bahwa evaluasi anggaran bukan sekadar pemenuhan aspek administratif, melainkan juga kesempatan untuk memperbaiki perencanaan, meningkatkan efektivitas belanja, serta memastikan program pemerintah benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dengan koordinasi antara pemerintah daerah dan DPRD, berbagai catatan evaluasi diharapkan dapat ditindaklanjuti secara cermat agar pelaksanaan APBD semakin efektif, transparan, dan akuntabel.

Pada akhirnya, pengelolaan anggaran yang tepat prioritas diharapkan mampu menjaga keberlangsungan pelayanan dasar, memperkuat kesiapsiagaan menghadapi bencana, serta memastikan kehadiran pemerintah daerah tetap dirasakan masyarakat Kabupaten Katingan.