RDP DPRD Katingan Soroti Krisis Air Bersih, Insentif Nakes, dan Pencemaran Sungai

Portal Katingan - Persoalan pelayanan air bersih, belum terbayarnya insentif tenaga kesehatan, hingga ancaman pencemaran Sungai Katingan menjadi sorotan dalam rapat dengar pendapat (RDP) antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan DPRD Kabupaten Katingan di ruang rapat paripurna DPRD, Senin (11/5/2026).

RDP yang dipimpin unsur pimpinan DPRD tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Christian Rain, sejumlah anggota dewan, organisasi perangkat daerah terkait, manajemen PDAM Katingan, RSUD Mas Amsyar, hingga instansi teknis lainnya.

Dalam rapat tersebut, DPRD menekankan pentingnya langkah konkret pemerintah daerah terhadap persoalan pelayanan publik yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat.

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan Christian Rain menyampaikan bahwa persoalan air bersih menjadi kebutuhan dasar masyarakat yang harus segera mendapat penanganan serius. Keluhan pelanggan terkait distribusi air yang tidak lancar, kualitas air, hingga kondisi infrastruktur PDAM dinilai memerlukan evaluasi menyeluruh.

“Pelayanan air bersih menyangkut kebutuhan dasar masyarakat. Karena itu perbaikan harus dilakukan secara bertahap tetapi terukur,” ujarnya dalam rapat.

Menanggapi hal tersebut, Penjabat Direktur PDAM Katingan menyatakan pihaknya berkomitmen melakukan pembenahan sistem pelayanan, termasuk evaluasi jaringan distribusi dan manajemen operasional guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelanggan.

Selain masalah PDAM, rapat juga menyoroti belum terbayarnya tunjangan insentif tenaga kesehatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Katingan. Sejumlah anggota DPRD meminta pemerintah daerah memberikan perhatian serius terhadap kesejahteraan tenaga kesehatan yang dinilai memiliki beban kerja tinggi dalam pelayanan masyarakat.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Katingan menjelaskan bahwa gaji tenaga kesehatan yang berasal dari bantuan penugasan Kementerian Kesehatan telah dibayarkan. Namun untuk tunjangan insentif yang bersumber dari APBD daerah, pembayaran masih menunggu ketersediaan anggaran.

Persoalan ini mendapat perhatian DPRD karena dikhawatirkan dapat memengaruhi motivasi dan kualitas pelayanan kesehatan di lapangan apabila tidak segera diselesaikan.

Sementara itu, isu pencemaran Sungai Katingan menjadi pembahasan yang tidak kalah penting. Kepala Dinas Lingkungan Hidup memaparkan hasil pengukuran sampel air di beberapa titik Sungai Katingan yang menunjukkan adanya kandungan merkuri dan tingkat kekeruhan tertentu.

Meski hasil pengukuran masih berada di bawah ambang batas standar kementerian, kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena diduga berkaitan dengan aktivitas penambangan emas dan pembukaan lahan hutan di wilayah sekitar sungai.

DPRD meminta pemerintah daerah bersama instansi terkait meningkatkan pengawasan serta mengambil langkah pencegahan agar kualitas air Sungai Katingan tidak semakin memburuk. Beberapa anggota dewan menilai sungai tersebut memiliki peran vital bagi masyarakat, baik sebagai sumber air maupun penopang aktivitas ekonomi warga.

RDP tersebut diharapkan tidak berhenti pada pembahasan administratif semata, tetapi mampu menghasilkan langkah percepatan penanganan yang konkret terhadap berbagai persoalan pelayanan publik di Kabupaten Katingan.

Sejumlah anggota DPRD juga meminta agar hasil rapat ditindaklanjuti melalui evaluasi berkala sehingga masyarakat dapat melihat perkembangan nyata terhadap penyelesaian masalah yang selama ini menjadi keluhan utama warga.