Box Layout

HTML Layout
Backgroud Images
Backgroud Pattern
  • PORTAL KATINGAN
blog-img-10

Dukung Penuh SRIKANDI, ASN Kesbangpol Katingan Aktivasi Tanda Tangan Elektronik

Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan terus memacu percepatan transformasi digital di lingkungan birokrasinya. Langkah maju kali ini ditunjukkan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Katingan yang resmi melakukan aktivasi Tanda Tangan Elektronik (TTE) Tersertifikasi. Kegiatan yang berlangsung pada Rabu (10/6/2026) ini didampingi langsung oleh Pejabat Fungsional Manggala Informatika dari Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (Diskominfoperstandi) Kabupaten Katingan, Hero Saputra.

Aktivasi TTE merupakan langkah krusial untuk mendukung implementasi penuh aplikasi SRIKANDI (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi). Proses aktivasi yang digelar di Aula Badan Kesbangpol Kabupaten Katingan ini disambut dengan antusiasme tinggi oleh para ASN. Mereka menyadari bahwa penerapan TTE bukan lagi sekadar tren, melainkan kebutuhan krusial untuk memangkas birokrasi yang berbelit-belit. Dengan adanya TTE, proses penandatanganan dokumen kedinasan kini bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja tanpa terikat ruang kerja fisik. 

"Kami sangat menyambut baik pendampingan dari Diskominfoperstandi. Langkah ini adalah komitmen nyata kami di Kesbangpol untuk mendukung penuh program digitalisasi naskah dinas di Kabupaten Katingan," ujar Wanto, Sekretaris Badan, dalam pengantarnya

Di tempat yang sama, tim Diskominfoperstandi Katingan menjelaskan bahwa pendampingan ini dilakukan secara melekat untuk memastikan seluruh proses aktivasi berjalan lancar tanpa kendala teknis. Selain aktivasi, para ASN juga dibekali pemahaman mengenai aspek keamanan siber dalam penggunaan TTE di dalam ekosistem SRIKANDI. Penerapan TTE dan aplikasi SRIKANDI di lingkungan Kesbangpol ini diharapkan mampu menjadi pemantik bagi Perangkat Daerah (PD) lainnya di Katingan untuk segera mempercepat migrasi ke sistem digital. Langkah ini menjadi tonggak penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel (e-government) demi pelayanan publik yang lebih prima.