Wabup Firdaus Sambut Kajati Kalteng, Perkuat Kolaborasi Hukum dan Pembangunan Daerah

Portal Katingan - Wakil Bupati Katingan, Firdaus, menyambut kedatangan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kalimantan Tengah, Hendrizal Husin, dalam rangka kunjungan kerja di Kabupaten Katingan, Selasa (10/11/2026). Kunjungan tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan aparat penegak hukum, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam penyambutan yang berlangsung di kantor Kejaksaan Negeri Kasongan tersebut, Wakil Bupati menyampaikan ucapan selamat datang dan apresiasi atas kunjungan Kajati Kalimantan Tengah beserta rombongan ke Kabupaten Katingan.

Atas nama Pemerintah Kabupaten Katingan dan masyarakat Bumi Penyang Hinje Simpei, Firdaus menyampaikan bahwa kunjungan kerja tersebut bukan sekadar mempererat silaturahmi, tetapi juga menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi antara pemerintah daerah dan jajaran kejaksaan.

Menurutnya, penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, serta peningkatan kualitas pelayanan publik membutuhkan dukungan dan pendampingan hukum yang baik agar setiap kebijakan dan program pemerintah dapat berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia juga mengapresiasi hubungan kerja sama yang selama ini telah terjalin harmonis antara Pemerintah Kabupaten Katingan dan Kejaksaan Negeri Katingan, terutama dalam koordinasi terkait program strategis daerah, pengelolaan keuangan negara, serta upaya pencegahan potensi permasalahan hukum.

"Melalui kesempatan ini, kami terus mengharapkan bimbingan, arahan, serta pembinaan dari Bapak Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Tengah, khususnya dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme," ungkap Firdaus.

Ia menegaskan, Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk terus menjaga integritas dan profesionalisme dalam menjalankan roda pemerintahan, sehingga setiap program pembangunan benar-benar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Kajati Kalimantan Tengah, Hendrizal Husin, dalam sambutannya menyampaikan bahwa kunjungan tersebut merupakan kunjungan keduanya ke Kabupaten Katingan. Ia berharap kehadirannya dapat menjadi momentum untuk melihat secara langsung kondisi daerah sekaligus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam arahannya, Hendrizal menyoroti pentingnya percepatan pembangunan di Kabupaten Katingan. Berdasarkan pengamatannya, masih terdapat sejumlah aspek pembangunan daerah yang perlu didorong agar dapat berkembang lebih optimal dan memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya diukur dari banyaknya investasi yang masuk ke suatu daerah, tetapi juga harus dilihat dari sejauh mana investasi tersebut memberikan kontribusi dan manfaat bagi masyarakat setempat.

Ia menegaskan bahwa kejaksaan tidak hanya berperan dalam penegakan hukum, tetapi juga dapat memberikan dukungan melalui pendampingan dan pertimbangan hukum terhadap berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.

Melalui bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), pemerintah daerah dapat meminta pendapat hukum atau legal opinion terhadap kebijakan maupun permasalahan hukum yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Hendrizal menjelaskan bahwa pendampingan hukum tidak semata-mata terbatas pada pelaksanaan proyek pembangunan, tetapi juga dapat mencakup persoalan yang lebih luas, termasuk hubungan pemerintah dengan masyarakat, pemenuhan hak dan kewajiban, serta berbagai persoalan hukum yang muncul dalam pelaksanaan kebijakan daerah.

Salah satu isu yang turut menjadi perhatian adalah persoalan perkebunan dan investasi yang belum sepenuhnya memenuhi kewajiban terhadap masyarakat maupun pemerintah daerah. Ia juga menyinggung persoalan pengelolaan lahan, termasuk dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat.

Menurutnya, berbagai persoalan tersebut perlu ditangani melalui koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan aparat penegak hukum, sehingga kebijakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat serta tetap memperhatikan kepentingan masyarakat.

Kajati Kalteng juga menyoroti dampak kegiatan investasi terhadap kondisi lingkungan dan infrastruktur daerah. Ia berharap aktivitas usaha dan investasi yang beroperasi di Kabupaten Katingan dapat berjalan dengan memperhatikan tanggung jawab terhadap lingkungan, masyarakat, serta pembangunan daerah.

"Ke depan, kita harus bersama-sama berkoordinasi agar kegiatan investasi dan pembangunan benar-benar memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat, bukan hanya bagi kelompok atau kalangan tertentu," tegasnya.

Ia juga mengingatkan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik, disertai penegakan hukum yang tegas dan konsisten. Menurutnya, sinergi seluruh unsur pemerintahan dan aparat penegak hukum diperlukan agar berbagai persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang dan pembangunan daerah dapat berjalan lebih baik.

Bagi Pemerintah Kabupaten Katingan, arahan tersebut menjadi penguatan penting untuk terus meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, serta mendorong agar setiap aktivitas investasi memiliki tanggung jawab sosial dan lingkungan.

Kunjungan kerja Kajati Kalimantan Tengah ini diharapkan semakin memperkuat hubungan kelembagaan antara kejaksaan dan pemerintah daerah, sekaligus menjadi ruang koordinasi dalam mencari solusi atas berbagai persoalan hukum dan pembangunan yang dihadapi Kabupaten Katingan.

Dengan sinergi yang semakin kuat, pembangunan daerah diharapkan tidak hanya berjalan sesuai ketentuan hukum, tetapi juga mampu menghadirkan manfaat yang adil, nyata, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Katingan.