MENDAGRI PIMPIN RAPAT PENGENDALIAN INFLASI

Portal Katingan – Dalam rangka mendukung stabilitas perekonomian daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi pengendalian inflasi daerah. Rakor yang digelar secara daring, dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Senin(6/1/2025).

Rapat koordinasi ini diikuti oleh seluruh pemerintah daerah termasuk pemerintah daerah Kabupaten Katingan. Seluruh anggota Tim Pengendali Inflasi Daerah Kabupaten Katingan mengikuti Rakor secara daring dari tempat tugas masing-masing.

Dalam rakor tersebut Mendagri, Tito Karnavian menyampaikan jika pada minggu pertama di awal tahun 2025 terjadi kenaikan beberapa komoditas. Dan secara umum inflasi di bulan desember 2024 terkendali di angka 1,57% year on year lebih baik daripada tahun 2023 2,6%, ada kenaikan perbulan diakibatkan hari besar Natal dan Tahun Baru, namun hal itu masih kategori wajar.

Tito Karnavian juga menyampaikan berbagai langkah strategis dibahas untuk mengendalikan inflasi yang diperkirakan menjadi tantangan pada tahun 2025. Fokus utama rapat ini mencakup upaya menjaga ketersediaan bahan pokok, memastikan kelancaran distribusi, dan stabilisasi harga di tingkat daerah.

Amalia Adininggar Widyasanti, Plt Kepala BPS RI menjelaskan jika secara nasional, jumlah Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan IPH pada M4 Januari 2025 lebih banyak dibandingkan Kabupaten/Kota yang mengalami penurunan IPH. Yang menjadi catatan adalah untuk inflasi yang cukup tinggi, dari perawatan pribadi dan jasa lainnya yaitu inflasi 7,02% dengan andil 0,34% dari 1,57% dikarenakan harga emas dipasaran internasional terus meningkat.

“Transportasi adalah komponen untuk meredam inflasi diakhir tahun 2024 ini dikarenakan ada diskon tiket pesawat dimana pemerintah menurunkan harga tiket pesawat untuk periode nataru yang berlaku selama 16 hari diakhir 2024 yaitu untuk penerbangan antara tanggal 19 desember 2024 s/d 3 januari 2025, selain itu juga pertamina melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak non subsidi untuk menyesuaikan harga internasional salah satunya di bulan desember 2024.“ ujarnya.

Kepala Badan Pangan Nasional, Arief Prasetyo Adi menyampaikan lima langkah aksi  upaya pengendalian inflasi dan mewujudkan kemandirian pangan berdasarkan (Perpres 81/2024), yaitu optimalisasi penyaluran beras SPHP pada wilayah dengan harga > HPP sebanyak 300.000 ton bulan januari-februari 2025, penyaluran bantuan pangan beras kepada 16 jt KPM di bulan januari-februari 2025, gerakan pangan murah tahun 2025 di 38 provinsi dan 514 kab/kota sebagai langkah pengendalian inflasi pangan, fasilitasi distribusi pangan sebesar 750 ton dan kios pangan sebesar 453 kios pangan tersebar di indonesia

Rapat pengendalian inflasi ini merupakan salah satu langkah awal yang dilakukan pemerintah untuk menghadapi tantangan ekonomi di tahun 2025, sekaligus memperkuat kerja sama lintas sektor demi terwujudnya stabilitas ekonomi yang berkelanjutan.