BUPATI KATINGAN HADIRI RAKOR PENGUATAN KEPALA DAERAH UNTUK TATA KELOLA PEMERINTAHAN BEBAS KORUPSI
Portal Katingan - Bupati Katingan, Saiful, didampingi oleh Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Deddy Ferras, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penguatan Kepala Daerah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang bebas dari korupsi. Acara ini berlangsung di Jogja Expo Center (JEC), Daerah Istimewa Yogyakarta, pada Rabu (19/3/2025).
Rakor ini diselenggarakan sebagai langkah strategis pasca pelantikan kepala daerah di beberapa wilayah, termasuk Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas kepala daerah dalam mengimplementasikan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan bersih dari korupsi. Pemerintah pusat menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, lembaga pengawasan, serta masyarakat dalam upaya menciptakan birokrasi yang bersih dan profesional.
Setyo Budiyanto, Ketua KPK, dalam sambutannya mengingatkan seluruh Kepala Daerah untuk menjaga komitmen terhadap pemerintahan yang bersih dan transparan. Ia menegaskan bahwa tantangan utama setelah pelantikan adalah menjaga integritas dan menghindari praktik korupsi dalam pengelolaan anggaran serta pengadaan barang dan jasa.
Setyo juga menyoroti pentingnya kolaborasi antara Kepala Daerah, DPRD, serta penegak hukum untuk mencegah korupsi. Ia menekankan bahwa KPK terus memantau penggunaan anggaran daerah dan mendorong agar sektor pengadaan barang dan jasa diawasi dengan ketat untuk mencegah praktik korupsi yang merugikan masyarakat.
Dalam kesempatan tersebut, Setyo memberikan contoh kasus terbaru yang berhasil diungkap oleh KPK di Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU), Sumatera Selatan, yang menjadi bukti bahwa transparansi dalam pengelolaan anggaran dan pengadaan barang dan jasa sangat penting untuk mencegah korupsi.
Selain itu, KPK juga memperingatkan agar dana desa, meskipun nominalnya kecil, dikelola dengan baik dan transparan. Dana tersebut memiliki potensi penyalahgunaan jika tidak dijaga dengan ketat. Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan kepala daerah dapat lebih memahami tantangan serta langkah-langkah yang perlu diambil dalam menjalankan roda pemerintahan yang bersih dan transparan. Hasil dari rakor ini akan menjadi pedoman dalam menyusun kebijakan daerah yang lebih baik ke depannya.
Melalui forum ini, diharapkan seluruh kepala daerah semakin berkomitmen dalam membangun pemerintahan yang bersih dan bebas dari praktik korupsi. Pemerintah Kabupaten Katingan sendiri akan terus mengupayakan penerapan sistem tata kelola yang efektif serta menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera.