Sekda Katingan Resmi Buka Pembinaan Posbankum Desa/Kelurahan, Perkuat Akses Keadilan bagi Masyarakat

PORTAL KATINGAN – Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, secara resmi membuka kegiatan Pembinaan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan Kabupaten Katingan yang dilaksanakan secara daring dan terpusat di Ruang Rapat Bupati Katingan, Rabu (18/2/2026).

Kegiatan pembinaan ini dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah sebagai upaya peningkatan kapasitas dan penguatan peran Posbankum di tingkat desa dan kelurahan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Setda Kabupaten Katingan serta Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Katingan.

Dalam sambutannya, Sekda Christian Rain menegaskan bahwa keberadaan Posbankum di desa dan kelurahan memiliki peran penting dalam memberikan pendampingan serta konsultasi hukum bagi masyarakat, khususnya bagi warga kurang mampu yang membutuhkan perlindungan dan kepastian hukum.

“Melalui pembinaan ini, kita ingin memastikan Posbankum benar-benar berjalan efektif, profesional, dan mampu menjadi garda terdepan dalam memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat,” ujarnya.

Ia juga menekankan bahwa Posbankum harus menjadi ruang yang mudah diakses, responsif, serta mampu membantu menyelesaikan persoalan hukum secara preventif sebelum berkembang menjadi konflik yang lebih besar.

Sementara itu, dalam materi pembinaan yang disampaikan oleh perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Kalimantan Tengah, dijelaskan mengenai standar layanan bantuan hukum, mekanisme rujukan perkara, serta tata kelola administrasi Posbankum agar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kabag Hukum Setda Kabupaten Katingan menambahkan bahwa melalui pembinaan ini diharapkan aparatur desa/kelurahan semakin memahami prosedur layanan bantuan hukum serta mampu melakukan koordinasi yang efektif dengan instansi terkait.

Dengan adanya pembinaan ini, seluruh Posbankum Desa/Kelurahan di Kabupaten Katingan diharapkan dapat menjalankan fungsinya secara optimal, sehingga masyarakat tidak lagi kesulitan mendapatkan informasi dan pendampingan hukum.

Pemerintah Kabupaten Katingan berkomitmen untuk terus memperkuat pelayanan publik yang berorientasi pada keadilan dan perlindungan hak-hak masyarakat, sejalan dengan upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berpihak kepada kepentingan warga.