Pemkab Katingan Sampaikan LKPJ 2025, Serapan Anggaran Capai di Atas 94 Persen

Portal Katingan - Pemerintah Kabupaten Katingan menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Katingan yang digelar di ruang rapat paripurna, Senin (30/3/2026).

LKPJ tersebut disampaikan oleh Wakil Bupati Katingan, Firdaus, di hadapan pimpinan dan anggota DPRD, unsur Forkopimda, perwakilan Kejaksaan Negeri dan Polres, para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta undangan lainnya.

Dalam penyampaiannya, Firdaus menegaskan bahwa LKPJ merupakan amanat peraturan perundang-undangan sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada DPRD atas pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan selama tahun anggaran 2025.

“LKPJ ini menjadi bagian penting dalam evaluasi kinerja pemerintah daerah serta bahan bagi DPRD untuk memberikan rekomendasi perbaikan ke depan,” ujarnya.

Secara umum, kinerja anggaran daerah menunjukkan capaian yang cukup baik. Pendapatan daerah yang ditargetkan lebih dari Rp1,3 triliun terealisasi sekitar 94,46 persen. Sementara itu, belanja daerah yang ditetapkan lebih dari Rp1,4 triliun terealisasi sekitar 94,39 persen.

Pemkab Katingan juga menyampaikan berbagai upaya peningkatan pelayanan publik melalui program prioritas di sejumlah sektor. Pada bidang kesehatan, pemerintah daerah berupaya melakukan pemerataan tenaga kesehatan hingga ke wilayah terpencil. Di sektor infrastruktur, pembangunan jalan terus dilakukan untuk meningkatkan konektivitas antarwilayah.

Selain itu, pembenahan manajemen Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) juga menjadi bagian dari langkah strategis guna meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Di sisi lain, penguatan pengawasan internal terus dilakukan melalui audit, monitoring, dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan sesuai ketentuan.

Firdaus juga menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat selama tahun 2025 relatif kondusif berkat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat.

Melalui forum paripurna ini, DPRD Kabupaten Katingan selanjutnya akan memberikan rekomendasi terhadap LKPJ sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Penyampaian LKPJ ini diharapkan tidak hanya menjadi laporan formal tahunan, tetapi juga menjadi dasar untuk memperkuat efektivitas program pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Katingan di masa mendatang.