Bupati Katingan Sampaikan Sejumlah Tantangan Daerah dalam Forum Otonomi Daerah Bersama Kemendagri

Portal Katingan - Bupati Katingan, Saiful, menyampaikan sejumlah persoalan strategis yang dihadapi daerahnya dalam kegiatan Rembuk dan Bincang-Bincang Otonomi Daerah bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang dipimpin Direktur Jenderal Otonomi Daerah. Kegiatan tersebut dilaksanakan secara daring dari Media Center Diskominfostandi Kabupaten Katingan, Rabu (1/4/2026).

Dalam forum yang diikuti para kepala daerah se-Indonesia itu, Bupati Saiful secara terbuka mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Katingan, mulai dari tekanan belanja pegawai hingga keterbatasan anggaran pembangunan akibat pemotongan transfer ke daerah.

Salah satu isu utama yang disampaikan adalah kebijakan pemerintah pusat terkait penekanan belanja pegawai hingga di bawah 30 persen dari total APBD. Menurut Saiful, kondisi tersebut sangat sulit diterapkan di Kabupaten Katingan.

“Saat ini belanja pegawai kami berada di kisaran 47 persen. Jika harus ditekan hingga di bawah 30 persen, maka akan sangat berat bagi kami, bahkan berpotensi menimbulkan dampak besar terhadap pegawai dan pelayanan publik,” ujarnya.

Ia menjelaskan, tingginya belanja pegawai tidak terlepas dari kebijakan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2024 hingga 2025, Kabupaten Katingan telah mengangkat sekitar 3.000 pegawai, yang sebelumnya berstatus tenaga harian lepas (PHL).

“Kebijakan pengangkatan ini tentu harus kami jalankan, namun konsekuensinya beban anggaran menjadi sangat besar. Bahkan jika dilakukan pengurangan pegawai sekalipun, target belanja di bawah 30 persen tetap sulit tercapai,” tegasnya.

Selain itu, Bupati Saiful juga menyoroti pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang dinilai sangat berdampak terhadap kemampuan fiskal daerah. Ia menyebutkan, pada tahun 2025 terjadi pemotongan sekitar Rp98 miliar, dan pada tahun 2026 meningkat menjadi sekitar Rp340 miliar. Secara total, pengurangan anggaran mencapai kurang lebih Rp445 miliar.

Akibatnya, APBD Kabupaten Katingan yang semula diharapkan dapat menopang berbagai program pembangunan, kini hanya berada di kisaran Rp1,2 triliun.

“Dengan kondisi ini, banyak program pembangunan yang tidak dapat kami realisasikan, mulai dari perbaikan infrastruktur jalan hingga penyediaan fasilitas pendidikan dan kesehatan. Hal ini tentu berdampak langsung pada masyarakat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Saiful menekankan bahwa Kabupaten Katingan merupakan daerah yang relatif muda, dengan usia baru 23 tahun, sehingga masih membutuhkan dukungan anggaran yang besar untuk mengejar ketertinggalan pembangunan.

Ia juga mengungkapkan keterbatasan wilayah Areal Penggunaan Lain (APL) yang hanya sekitar 13 persen dari total luas wilayah Kabupaten Katingan yang mencapai lebih dari 2 juta hektare. Kondisi ini turut membatasi ruang gerak pembangunan daerah.

Di sisi lain, tantangan geografis juga menjadi perhatian serius. Dari 13 kecamatan yang ada, terdapat dua kecamatan yang hingga kini masih tergolong terisolir karena belum tersedianya akses transportasi darat yang memadai.

“Untuk menjangkau dua kecamatan tersebut, masyarakat masih harus menggunakan jalur sungai dengan waktu tempuh yang cukup lama. Padahal wilayah tersebut memiliki potensi besar, khususnya di sektor pertanian,” jelasnya.

Ia menambahkan, keterisolasian tersebut menyebabkan hasil produksi pertanian dari wilayah tersebut justru lebih banyak dinikmati oleh daerah lain, bukan oleh Kabupaten Katingan sendiri.

Melalui forum tersebut, Bupati Saiful berharap pemerintah pusat dapat memberikan perhatian lebih, khususnya dalam hal kebijakan fiskal dan pembangunan infrastruktur, agar daerah seperti Katingan dapat berkembang lebih optimal.

“Kami berharap ke depan tidak lagi terjadi pemotongan anggaran yang signifikan, serta adanya dukungan untuk membuka akses wilayah terisolir. Dengan begitu, kami bisa lebih maksimal dalam membangun daerah dan memenuhi harapan masyarakat,” pungkasnya.