SEKDA KATINGAN IKUTI RAKOR EVALUASI REALISASI APBD TA 2025 SECARA VIRTUAL

Portal Katingan – Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, didampingi Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Katingan, Toto Jaya, mengikuti Rapat Koordinasi Evaluasi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 secara virtual melalui Zoom Meeting, bertempat di Media Center Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian (Diskominfostandi) Kabupaten Katingan, Rabu (24/12/2025).

Rapat koordinasi tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Tito Karnavian, dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi capaian realisasi pendapatan dan belanja daerah, sekaligus mendorong percepatan pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah menjelang akhir tahun anggaran.

Dalam arahannya, Menteri Dalam Negeri menekankan pentingnya optimalisasi realisasi APBD agar berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah, serta kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah untuk menjaga akuntabilitas, transparansi, dan ketepatan sasaran dalam penggunaan anggaran.

Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan, Christian Rain, menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Katingan terus berkomitmen untuk meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan daerah secara profesional dan bertanggung jawab. Evaluasi yang dilakukan melalui rakor ini menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi kendala sekaligus merumuskan langkah strategis dalam mengoptimalkan penyerapan anggaran.

“Melalui rapat evaluasi ini, kami memperoleh arahan dan masukan dari pemerintah pusat yang akan menjadi bahan perbaikan dan penguatan dalam pengelolaan APBD Kabupaten Katingan, baik pada sisa tahun anggaran 2025 maupun perencanaan ke depan,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Katingan berharap hasil dari rapat koordinasi ini dapat mendorong percepatan realisasi program prioritas daerah, sehingga pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan.